DPR Ingatkan Jokowi Waktu Pergantian Kapolri Semakin Singkat
DPR Ingatkan Jokowi Waktu Pergantian Kapolri Semakin Singkat
A
A
A
JAKARTA - DPR segera memasuki masa reses pada 28 Juni 2016. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga menyerahkan nama pengganti Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengingatkan, Jenderal Pol Badrodin Haiti segera memasuki masa pensiun.
"Tersisa 12-13 hari lagi, waktunya mepet," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Dia menjelaskan, DPR aktif lagi mulai 15 Juli 2016. Menurutnya terlalu sempit waktunya jika Jokowi baru menyerahkan nama calon Kapolri setelah masa reses DPR.
"Sementara Pak Badrodin pensiun 24 Juli," ucap politikus Partai Golkar ini. (Baca: Soal Perpres Terkait Kapolri, Jokowi Tak Bisa Abaikan Peran DPR)
Dia menambahkan, jika yang diajukan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai pengganti Badrodin Haiti kemungkinan masih bisa dituntaskan dengan sisa waktu yang singkat. Alasannya, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) itu sudah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebelumnya di DPR.
"Kecuali calonnya pernah di fit and proper test. Kalau nama baru mungkin prosesnya panjang, kita harus tracking lagi kan," tandasnya.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengingatkan, Jenderal Pol Badrodin Haiti segera memasuki masa pensiun.
"Tersisa 12-13 hari lagi, waktunya mepet," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Dia menjelaskan, DPR aktif lagi mulai 15 Juli 2016. Menurutnya terlalu sempit waktunya jika Jokowi baru menyerahkan nama calon Kapolri setelah masa reses DPR.
"Sementara Pak Badrodin pensiun 24 Juli," ucap politikus Partai Golkar ini. (Baca: Soal Perpres Terkait Kapolri, Jokowi Tak Bisa Abaikan Peran DPR)
Dia menambahkan, jika yang diajukan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai pengganti Badrodin Haiti kemungkinan masih bisa dituntaskan dengan sisa waktu yang singkat. Alasannya, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) itu sudah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebelumnya di DPR.
"Kecuali calonnya pernah di fit and proper test. Kalau nama baru mungkin prosesnya panjang, kita harus tracking lagi kan," tandasnya.
(kur)
Explore More