Komisi III DPR Soroti Rencana Kerja Kejaksaan Agung

JAKARTA - Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tahun 2017‎ dikritik Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Sebab, Benny tak melihat keseriusan Kejagung memberantas korupsi pada RKA Korps Adhyaksa tahun 2017 itu.

"Jangan lupa bahwa ‎jantung penegakan hukum dalam hal ini pemberantasan korupsi, ada pada Kejaksaan Agung, itu harus kita catat itu, Pak," kata Benny di hadapan Jaksa Agung HM Prasetyo beserta jajarannya saat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kejagung, Senin (13/6/2016).

Politikus Partai Demokrat ini pun mengingatkan bahwa didirikannya Komisi‎ Pemberantasan Korupsi (KPK) karena penegak hukum yang sudah ada belum bekerja maksimal.

"Mestinya ada kompetisi sehat kejaksaan dengan KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Saya tidak melihat itu di dalam rencana kerja pemerintah Kejaksaan Agung untuk 2017," tutur Benny.

Dia berpendapat, seharusnya Kejagung mengalokasikan Rp1 miliar di tiap kabupaten/kota untuk pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus pemberantasan korupsi.‎

"Kalau ada 500 kabupaten/kota dikali Rp1 miliar kan cuma Rp500 miliar, saya yakin bisa," ucapnya.

Dia yakin seluruh anggota Komisi III DPR akan mendukung jika Kejagung mengalokasikan anggaran itu pada rencana kerja tahun 2017.‎ "Supaya jangan ada cerita jaksa naik ojek, jaksa kos," ungkapnya.

Jika itu dialokasikan, Jaksa Agung bisa memantau‎ dan bisa dievaluasi bersama pada akhir tahun. "Sehingga enggak ada lagi cerita jaksa ikut-ikut tender proyek, main-main dengan kasus, jadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, kan lucu, bukan kejaksaan yang melakukan OTT, tapi kejaksaan yang dijadikan target OTT, Pak," kata Benny.

‎Diketahui, pagu indikatif Kejaksaan tahun 2017 sebesar Rp4.636.775.337.000. "Kalau tadi totalnya Rp4,6 triliun, ya tambah Rp500 miiar lagi lah, jadi Rp5 triliun, bisa kalau Bapak Ibu di kejaksaan punya komitmen kolektif soal ini," kata dia.

Dengan demikian, dia yakin revolusi mental sebagaimana cita-cita Presiden Jokowi, khususnya di setiap kabupaten/kota, bisa tercipta‎.

"Partai-partai pendukung Jokowi tidak mengusulkan itu, kami partai penyeimbang mengusulkan itu, kadang kala teman-teman sudah dekat di dalam enggak bisa melihat, lupa, ya mungkin ada manfaatnya kami sebagai penyeimbang ini untuk mengingatkan ini yang Bapak Ibu lupa‎," pungkasnya.