Tentang PKI Bangkit Lagi, Ini Jawaban Menteri Luhut

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan enggan berkomentar banyak terkait rencana kegiatan simposium 'tandingan' yang akan dilakukan sejumlah Purnawirawan TNI.

Simposium tandingan dikabarkan menolak hasil simposium nasional penuntasan korban peristiwa tragedi 1965. Simposium itu oleh sebagian kalangan yang terlibat dalam simposium tandingan, dinilai telah memberi kesempatan kepada paham komunis di Indonesia bangkit kembali.

Dikonfirmasi soal isu kebangkitan paham komunis atau lahirnya pengurus baru Partai Komunis Indonesia (PKI), Luhut enggan menjelaskan secara gamblang.

Malah Luhut meminta kepada mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat, Mayjen (Purn) Kivlan Zen untuk menjelaskan. Kivlan merupakan Purnawirawan TNI yang getol menyuarakan bahaya laten kebangkitan Komunisme yang disampaikan di sejumlah forum diskusi.

"(Kabar ada pengurus PKI) tanya saja sama Kivlan Zen," ujar Luhut usai menghadiri penyerahan laporan keuangan di Gedung Auditorium Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Luhut menegaskan, berdasarkan laporan yang ia terima, PKI tidak akan hidup di Indonesia. Termasuk dugaan adanya sejumlah pihak yang disebut-sebut hendak membangkitkan paham terlarang tersebut.

"Ya enggak ada. Kan kami (punya) mata kuping di mana-mana," tukasnya.

Simposium nasional dalam rangka mengungkap tragedi 65 sempat mendapat penolakan sejumlah Purnawirawan TNI, termasuk penolakan mendapat dukungan dari Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Belakangan sejumlah kalangan yang menolak hadirnya simposium dikabarkan akan membuat simposium tandingan.