Dikritik, Pernyataan Menteri Yuddy Soal Perekrutan CPNS

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Hetifah‎ Sjaifuddin mengkritik pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang mengutamakan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari universitas ternama.

Hetifah menilai Menteri Yuddy telah bersikap diskriminatif. “Sebab integritas dan rekam jejak seharusnya menjadi bagian dari persyaratan," kata Yuddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Dia menambahkan, setiap posisi dan jabatan aparatur sipil negara (ASN) membutuhkan keahlian, kualifikasi, kompetensi dan keterampilan tertentu. "Yang lebih penting lagi adalah masalah etika dan perilaku," tuturnya.

Hetifah berpendapat bahwa tidak ada jaminan lulusan kampus ternama memenuhi kualifikasi ASN yang baik. Pernyataan Menteri Yuddy itu pun dianggapnya mencederai rasa keadilan bagi generasi bangsa yang ingin mengadi kepada negara.

“Walau saya lulusan ITB saya rasa tidak pada tempatnya Menpan-RB membuat pernyataan yang mengecilkan hati banyak angkatan muda potensial yang berdedikasi di berbagai pelosok Indonesia," tuturnya.

Seperti diberitakan sejumlah media, Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengisyaratkan terjadinya banyak rekrutmen pegawai kementeri dan lembaga

Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan tahun ini hanya mengalokasikan 81.000 kursi penerimaan pegawai pemerintah. Kursi tersebut terbatas di sektor pendidikan, kesehatan, penegak hukum dan sektor penunjang program unggulan Nawa Cita.

Sebanyak 43.000 kursi di antaranya sudah dialokasi bagi tenaga kesehatan, 11.000 bagi sekolah kedinasan, dan 5.000 untuk guru garis depan yang akan diambil dari sarjana lulusan universitas ternama.