Bahayakan Kesatuan Bangsa, GP Ansor Tolak Gerakan Radikal
Kamis, 02 Juni 2016 - 01:14 WIB
Bahayakan Kesatuan Bangsa, GP Ansor Tolak Gerakan Radikal
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menolak keras gerakan radikal menyebar luas di Indonesia. Pasalnya, gerakan radikal itu bisa menghancurkan kesatuan bangsa.
"Ini sebagai peringatan gerakan-gerakan radikal. Kami tolak keras gerakan radikal," kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulisnya, Rabu 2 Juni 2016.
Ansor, kata Yaqut, menolak segala bentuk gerakan yang menganggap orang lain atau kelompok lain yang berbeda dengan mereka sebagai orang-orang kafir. Ansor mensinyalir adanya agenda besar dari para kelompok radikal berupa perubahan NKRI menjadi negara sekuler.
Potensi berkembangnya gerakan radikal yang membahayakan setidaknya sudah dapat dideteksi dari serangkaian peristiwa besar yang terjadi di Indonesia. Dia menyebutkan, di antaranya bom Bali hingga bom Thamrin.
Yaqut menyebut, pemerintah harus segera mengantisipasi organisasi yang mencurigakan. Karena, bukan tidak mungkin organisasi itu sebagai gerakan radikal yang membahayakan. "Harus sejak dini diantisipasi," ujarnya.
Menurut Yaqut, munculnya gerakan radikal di antaranya disebabkan pengabaian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mereka kemudian seolah dimanfaatkan kelompok radikal yang 'merawatnya' untuk selanjutnya direkrut sebagai anggota.
Selain itu, dia juga menuding lemahnya pendidikan keagamaan yang diterima masyarakat. Dia mengingatkan, tak ada suatu kelompok yang boleh merasa lebih baik dibanding orang atau kelompok lain.
"Kader Ansor harus lebih merekatkan diri dengan masyarakat, beri edukasi mengenai agama yang baik, yang tak menjelekkan kelompok lain," tuturnya. (Baca: Polemik Pesantren Radikal Tak Perlu Terjadi)
Pihaknya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat melawan gerakan radikal agar tak berkembang dan memusnahkan NKRI. Sementara itu, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, dalam kesempatan itu mengklaim, tak ada kelompok komunis di Kabupaten Cirebon.
"Kelompok radikal mungkin ada, tapi kami lakukan pencegahan melalui deteksi dini agar tak meresahkan dan sampai menghancurkan eksistensi NKRI," katanya.
"Ini sebagai peringatan gerakan-gerakan radikal. Kami tolak keras gerakan radikal," kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulisnya, Rabu 2 Juni 2016.
Ansor, kata Yaqut, menolak segala bentuk gerakan yang menganggap orang lain atau kelompok lain yang berbeda dengan mereka sebagai orang-orang kafir. Ansor mensinyalir adanya agenda besar dari para kelompok radikal berupa perubahan NKRI menjadi negara sekuler.
Potensi berkembangnya gerakan radikal yang membahayakan setidaknya sudah dapat dideteksi dari serangkaian peristiwa besar yang terjadi di Indonesia. Dia menyebutkan, di antaranya bom Bali hingga bom Thamrin.
Yaqut menyebut, pemerintah harus segera mengantisipasi organisasi yang mencurigakan. Karena, bukan tidak mungkin organisasi itu sebagai gerakan radikal yang membahayakan. "Harus sejak dini diantisipasi," ujarnya.
Menurut Yaqut, munculnya gerakan radikal di antaranya disebabkan pengabaian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mereka kemudian seolah dimanfaatkan kelompok radikal yang 'merawatnya' untuk selanjutnya direkrut sebagai anggota.
Selain itu, dia juga menuding lemahnya pendidikan keagamaan yang diterima masyarakat. Dia mengingatkan, tak ada suatu kelompok yang boleh merasa lebih baik dibanding orang atau kelompok lain.
"Kader Ansor harus lebih merekatkan diri dengan masyarakat, beri edukasi mengenai agama yang baik, yang tak menjelekkan kelompok lain," tuturnya. (Baca: Polemik Pesantren Radikal Tak Perlu Terjadi)
Pihaknya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat melawan gerakan radikal agar tak berkembang dan memusnahkan NKRI. Sementara itu, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, dalam kesempatan itu mengklaim, tak ada kelompok komunis di Kabupaten Cirebon.
"Kelompok radikal mungkin ada, tapi kami lakukan pencegahan melalui deteksi dini agar tak meresahkan dan sampai menghancurkan eksistensi NKRI," katanya.
(mhd)
