Sistem Digital, Cegah Penyimpangan Penyaluran Bantuan Sosial

JAKARTA - Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui sistem keuangan digital diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya penyelewengan dalam proses penyalurannya. Sistem digital ini akan membantu bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap bantuan dengan sistem digital tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kelebihan dan kekuarangan sitem digital dan daya jangkau penyalurannya.

"Tujuan diterapkannya penyaluran penyaluran bansos melalui sistem ini adalah untuk mengajak masyakrakat kita bisa menabung dan mengambil uang mereka seperlunya saja," ujar Khofifah, Jumat (27/5/2016).

Dia mengatakan, Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai salah satu daerah percontohan menggunakan sistem nontunai Lembaga Keuangan Digital (LKD) untuk mendistribusikan bantuan PKH. “Ibu-ibu penerima PKH bisa ambil di agen-agen bank yang ditunjuk,” ucapnya. (Baca: Ini Program PKH Versi Kemensos)

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Indonesia menyangkut digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Bantuan PKH selama ini didistribusikan secara tunai melalui PT Pos, sehingga sering menimbulkan antrean panjang.