Sejumlah Tokoh Hadir Dalam Aksi Damai Gerakan HMS di KPK

JAKARTA - Sekitar 1000 orang massa dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) menggelar aksi damai di Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/5/2016).

Dalam orasinya, Gerakan HMS menyerukan kepada pemerintah untuk mencegah serta menghentikan penggunaan uang pajak rakyat untuk membayar subsidi bunga obligasi
rekap.

Aksi damai Gerakan HMS ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan ulama seperti Sasmito Hadinagoro (Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia/APPI), Tyasno Sudarto (Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)).

Kemudian, Slamet Subiyanto (Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Syamsu Djalal (Mantan Danpuspom ABRI), Rachmawati Soekarnoputri (tokoh politik), KH Muhammad Makhsum (Ulama) dan Lily Wahid ( Tokoh Politik ).

Selain itu Gerakan HMS bersinergi dengan element kampus dan organisasi kepemudaan (OKP) , Kampus Universitas Bung Karno,LMND,GENTARI,GPII,IMM,FASIS,SBSI 1992,GOLPUT.

"Gerakkan HMS konsisten dan terus berjuang dalam mendukung pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance)," tegas Sekjen Gerakan HMS, Hardjuno Wiwohodi.

Hardjuno menegaskan, kampanye menciptakan pemerintah yang baik dan bersih ini terus didengungkan oleh Gerakan HMS sejak periode rejim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa pada periode kedua (2009-2014) yang lalu.

Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong penuntasan mega skandal keuangan negara yang terjadi diranah pemerintahan pusat seperti BLBI Gate dengan turunannya berupa pemberian subsidi bunga obligasi rekap pemerintah senilai lebih dari Rp 700 Triliun.

Pembayaran subsidi obligasi rekap yang berlanjut sampai hari ini jelas mengoyak rasa keadilan masyarakat. Apalagi, pembayaran itu menggunakan uang pajak yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan yang justru dipakai pesta pora Menkeu RI sejak 2003 lalu.

Namun anehnya, KPK dan penegak hukum lainnya justru membiarkan kasus ini. Padahal, jelas-jelas secara kasat mata patut diduga terjadi permufakatan jahat Menkeu RI dan DPRRI Cq Komisi Keungan dan Perbankan membobol kas negara secara sistemik.

"Mega skandal Bank Century dan proyek triliunan Hambalang yang mangkrak telah di sidak oleh Presiden Jokowi. Mestinya, BLBI Gate juga harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.

Pasalnya, kasus BLBI Gate ini merupakan sumber dari segala sumber korupsi di Indonesia. Ketidaktegasan dalam menuntaskan kasus BLBI Gate dengan produk turunannnya hanya akan membawa bangsa ini terjerembab dalam krisis yang berkepanjangan.

"Kondisi ini ditambah dengan ributnya Gubernur DKI, Ahok yang diduga terseret mega skandal reklamasi ratusan triliun dan pembelian tanah RS Sumber Waras Rp 755 Miliar yang dalam kenyatannya hanya Rp 350 Miliar yang diterima Kartini Mulyadi sebagai wakil pemilik tanah 3,2 hektar. Hal tersebut terungkap dalam pengkuannya saat diperiksa KPK," tuturnya.

Karena itu, Hardjuno berharap agar semua skandal keuangan negara yang menjadi persoalan utama yang rumit oleh Presiden Jokowi itu, haruslah diselesaikan secara komprehensif dengan sebuah revoluasi keuangan negara.

"Kami mendesak KPK dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya dapat menuntasakan skandal keuangan negara di republik ini. Apalagi, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan koruspi di Indonesia hari ini dengan secepat-cepatnya. Atau lebih baik kita bubarkan KPK bila lembaga antirasuah itu masih tebang pilih dalam menjalankan tugas negara," tuturnya.

Senada dengan Hardjuno, pendiri Gerakan HMS, Sasmito Hadinagoro mengatakan revolusi mental Jokowi akan sukses jika dilanjutkan dengan revolusi keuangan negara. Hal ini suatu keniscayaan guna selamatkan NKRI.

"Insya Allah, kalau Presiden Jokowi mengimplementasikan revolusi keuangan negara ini dalam tahun 2016 ini maka tahun 2019 kesempatan Jokowi memimpin NKRI terbuka lebar," pungkasnya.