Manfaatkan Jokowi, Luhut Gunakan Cara Orba di Munaslub Golkar
Senin, 16 Mei 2016 - 18:42 WIB
Manfaatkan Jokowi, Luhut Gunakan Cara Orba di Munaslub Golkar
A
A
A
BALI - Politisi senior Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan dinilai masih menerapkan politik gaya Orde Baru (Orba). Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dianggap memanfaatkan nama Presiden Joko Widodo (Widodo) untuk melancarkan kepentingannya di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Padahal, Jokowi sudah jelas dalam acara pembukaan Munaslub Partai Golkar beberapa waktu lalu secara gamblang menegaskan enggan ikut campur persoalan internal Partai Golkar. (Baca: Luhut Bertemu Beberapa Calon Ketua Umum Golkar)
"Presiden itu tidak mau melakukan intervensi, tidak mau ngatur-ngatur rumah tangga Partai Golkar. Tidak ada pesan-pesan apa yang ingin dilakukan Partai Golkar. Pak Jokowi menyadari kedewasaan Partai Golkar untuk membangun bangsa," ujar Chairuman Harahap selaku tim sukses calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Nusa Dua, Bali (16/5/2016).
Menurutnya, Munaslub Partai Golkar harus bebas dari intervensi pihak manapun termasuk lingkaran penguasa. Mantan Ketua Komisi II DPR ini mengingatkan, pihak penguasa jangan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan politik tertentu. "Harus fair di dalam perjuangan politik," ucapnya.
Padahal, Jokowi sudah jelas dalam acara pembukaan Munaslub Partai Golkar beberapa waktu lalu secara gamblang menegaskan enggan ikut campur persoalan internal Partai Golkar. (Baca: Luhut Bertemu Beberapa Calon Ketua Umum Golkar)
"Presiden itu tidak mau melakukan intervensi, tidak mau ngatur-ngatur rumah tangga Partai Golkar. Tidak ada pesan-pesan apa yang ingin dilakukan Partai Golkar. Pak Jokowi menyadari kedewasaan Partai Golkar untuk membangun bangsa," ujar Chairuman Harahap selaku tim sukses calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Nusa Dua, Bali (16/5/2016).
Menurutnya, Munaslub Partai Golkar harus bebas dari intervensi pihak manapun termasuk lingkaran penguasa. Mantan Ketua Komisi II DPR ini mengingatkan, pihak penguasa jangan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan politik tertentu. "Harus fair di dalam perjuangan politik," ucapnya.
(kur)
