Kubu Airlangga Dukung Netralitas Jokowi dan Kritik Manuver Luhut
Minggu, 15 Mei 2016 - 12:54 WIB
Kubu Airlangga Dukung Netralitas Jokowi dan Kritik Manuver Luhut
A
A
A
BALI - Sikap netral Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, diapresiasi tim sukses (timses) Calon Ketua Umum (Caketum) Golkar, Airlangga Hartarto.
Adapun sikap netral itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan munaslub, di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu 14 Mei 2016 malam.
"Kami apresiasi pidato Pak Jokowi. Apa yang disampaikan sangat jelas sikapnya. Beliau mengatakan tetap berada di Jalan Merdeka Utara. Artinya beliau netral," ujar Ketua Timses Airlangga Hartarto, Melcias Marcus Mekeng di Bali, Minggu (15/5/2016).
Diketahui, sebelumnya Timses salah satu Caketum Setya Novanto mengklaim jagoannya didukung lingkaran Istana Kepresidenan.
Dukungan itu disebut-sebut karena lobi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan kepada Presiden Jokowi.
Bahkan dalam kesimpulan rapat dengan beberapa pengurus daerah yang bocor ke media, Luhut berjanji berjuang dengan berbagai cara, termasuk mempertaruhkan jabatan demi terpilihnya Setya Novanto.
Mekeng berpendapat, pidato Presiden Jokowi pada pembukaan Munaslub kemarin malam sudah sangat jelas bahwa tidak ada lagi yang mengklaim mendapat restu Presiden Jokowi.
Dia pun berharap ke depan tidak ada lagi pihak yang mencatut dukungan atas nama Presiden untuk mendapatkan dukungan dari pengurus daerah.
"Kepada pemilik suara, kami berharap tidak usah takut dengan ancaman dan intervensi. Tidak usah percaya dengan klaim dapat restu dari presiden. Pidato Presiden Jokowi sudah sangat jelas tidak mencampuri urusan Golkar," kata anggota Komisi XI DPR ini.
Menteri Luhut juga dimintanya agar bertindak sebagai pembina politik di republik ini. Tugas itu harus dijalankan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan.
Luhut disarankan tidak mengumbar ke publik tentang yang dijagokan pada Munaslub Partai Golkar.
"Bersikap saja di tengah seperti Bapak Presiden. Kalau ada pilihan, ya dalam hati saja. Itu baru benar supaya proses demokrasi di tubuh Golkar bisa berjalan demokratis dan terbuka," pungkas mantan Ketua Banggar DPR ini.
Adapun sikap netral itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan munaslub, di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu 14 Mei 2016 malam.
"Kami apresiasi pidato Pak Jokowi. Apa yang disampaikan sangat jelas sikapnya. Beliau mengatakan tetap berada di Jalan Merdeka Utara. Artinya beliau netral," ujar Ketua Timses Airlangga Hartarto, Melcias Marcus Mekeng di Bali, Minggu (15/5/2016).
Diketahui, sebelumnya Timses salah satu Caketum Setya Novanto mengklaim jagoannya didukung lingkaran Istana Kepresidenan.
Dukungan itu disebut-sebut karena lobi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan kepada Presiden Jokowi.
Bahkan dalam kesimpulan rapat dengan beberapa pengurus daerah yang bocor ke media, Luhut berjanji berjuang dengan berbagai cara, termasuk mempertaruhkan jabatan demi terpilihnya Setya Novanto.
Mekeng berpendapat, pidato Presiden Jokowi pada pembukaan Munaslub kemarin malam sudah sangat jelas bahwa tidak ada lagi yang mengklaim mendapat restu Presiden Jokowi.
Dia pun berharap ke depan tidak ada lagi pihak yang mencatut dukungan atas nama Presiden untuk mendapatkan dukungan dari pengurus daerah.
"Kepada pemilik suara, kami berharap tidak usah takut dengan ancaman dan intervensi. Tidak usah percaya dengan klaim dapat restu dari presiden. Pidato Presiden Jokowi sudah sangat jelas tidak mencampuri urusan Golkar," kata anggota Komisi XI DPR ini.
Menteri Luhut juga dimintanya agar bertindak sebagai pembina politik di republik ini. Tugas itu harus dijalankan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan.
Luhut disarankan tidak mengumbar ke publik tentang yang dijagokan pada Munaslub Partai Golkar.
"Bersikap saja di tengah seperti Bapak Presiden. Kalau ada pilihan, ya dalam hati saja. Itu baru benar supaya proses demokrasi di tubuh Golkar bisa berjalan demokratis dan terbuka," pungkas mantan Ketua Banggar DPR ini.
(maf)
