Menhan-Purnawirawan TNI Akan Sampaikan Sikap Terkait Isu Komunisme
Jum'at, 13 Mei 2016 - 08:45 WIB
Menhan-Purnawirawan TNI Akan Sampaikan Sikap Terkait Isu Komunisme
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bersama Persatuan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkata Darat (TNI-AD) akan menyampaikan sikap bersama terkait beredarnya dan berkembangnya paham komunisme di Indonesia.
Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB di Gedung Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016) hari ini.
Dalam kegiatan itu, Menhan dan para purnawirawan TNI-AD juga akan mengundang organisasi masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI).
Selain akan menyampaikan sikapnya terkait paham tersebut, Menhan dan Purnawirawan TNI-AD juga menggelar konferensi pers tentang kronologi pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Sebelumnya informasi pembebasan empat WNI disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Jokowi mengatakan, pembebasan dilakukan atas kerja sama baik dengan Pemerintah Filipina dan atas tindak lanjut pertemuan trilateral dengan Filipina dan Malaysia di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB di Gedung Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016) hari ini.
Dalam kegiatan itu, Menhan dan para purnawirawan TNI-AD juga akan mengundang organisasi masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI).
Selain akan menyampaikan sikapnya terkait paham tersebut, Menhan dan Purnawirawan TNI-AD juga menggelar konferensi pers tentang kronologi pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Sebelumnya informasi pembebasan empat WNI disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Jokowi mengatakan, pembebasan dilakukan atas kerja sama baik dengan Pemerintah Filipina dan atas tindak lanjut pertemuan trilateral dengan Filipina dan Malaysia di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
(dam)
