Jokowi Sebut Proses Anggaran Daerah Masih Diwarnai Lobi Politik
Rabu, 11 Mei 2016 - 15:31 WIB
Jokowi Sebut Proses Anggaran Daerah Masih Diwarnai Lobi Politik
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam paparannya, Jokowi sempat menyinggung proses anggaran di daerah yang dinilai kurang tepat sasaran.
"Program-program pembangunan prioritas nasional sangat ditentukan oleh proses-proses penganggaran yang efektif yang tepat sasaran termasuk di dalamnya adalah proses alokasi DAK," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Jokowi menginginkan agar proses penggunaan anggaran harus mulai meninggalkan tradisi lama yakni penganggaran yang tidak sesuai prioritas dan kebutuhan.
"Sering kita lihat dalam prosesnya sering ditentukan oleh posisi tawar daerah atau praktik kurang transparan karena ada lobi-lobi atau karena ada politisasi dan yang lain-lainnya," ungkapnya.
Selain itu, Jokowi juga menyebutkan proses penyerapan DAK daerah kurang maksimal. Hal ini menyebabkan sisa anggaran di daerah masih banyak yang tersimpan.
"Saya berikan contoh misalnya di bidang pendidikan dialokasikan DAK Rp10,4 triliun realisasi hanya Rp2,6 triliun. Kemudian di kesehatan dialokasi Rp1,9 triliun realisasi Rp619 miliar. Di bidang pertanian ada alokasi DAK Rp6,1 triliun realisasi Rp3,9 triliun dan di kementerian atau bidang-bidang yang lainnya juga kejadiannya seperti ini," tambahnya.
"Program-program pembangunan prioritas nasional sangat ditentukan oleh proses-proses penganggaran yang efektif yang tepat sasaran termasuk di dalamnya adalah proses alokasi DAK," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Jokowi menginginkan agar proses penggunaan anggaran harus mulai meninggalkan tradisi lama yakni penganggaran yang tidak sesuai prioritas dan kebutuhan.
"Sering kita lihat dalam prosesnya sering ditentukan oleh posisi tawar daerah atau praktik kurang transparan karena ada lobi-lobi atau karena ada politisasi dan yang lain-lainnya," ungkapnya.
Selain itu, Jokowi juga menyebutkan proses penyerapan DAK daerah kurang maksimal. Hal ini menyebabkan sisa anggaran di daerah masih banyak yang tersimpan.
"Saya berikan contoh misalnya di bidang pendidikan dialokasikan DAK Rp10,4 triliun realisasi hanya Rp2,6 triliun. Kemudian di kesehatan dialokasi Rp1,9 triliun realisasi Rp619 miliar. Di bidang pertanian ada alokasi DAK Rp6,1 triliun realisasi Rp3,9 triliun dan di kementerian atau bidang-bidang yang lainnya juga kejadiannya seperti ini," tambahnya.
(kri)
