TNI AU Butuh Satu Skuadron Pesawat Intai dan Amfibi
TNI AU Butuh Satu Skuadron Pesawat Intai dan Amfibi
A
A
A
JAKARTA - Mabes TNI Angkatan Udara (AU) memerlukan satu skuadron pesawat intai maritim dan amfibi untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Tidak adanya pesawat yang bisa digunakan untuk mengawasi wilayah laut membuat TNI AU belum optimal dalam menjaga dan melindungi sektor maritim.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna saat membuka seminar nasional bertema Penguatan Angkatan Udara Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia di Persada Purnawira, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/4/2016).
"Pengawasan laut, jujur belum optimal karena alutsista belum dilengkapi dengan SAR radar sistem. Automatic identification system, sensor dan real time data link ke Pusdalops secara real time," ujarnya.
Menurut Agus, hingga kini prajurit matra udara belum memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dilengkapi dengan sistem radar SAR serta radar otomatis pendeteksi tersebut.
Padahal untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, lanjut dia, TNI AU harus mampu meng-cover kegiatan-kegiatan Angkatan Laut (AL).
Untuk mendukung terwujudnya poros maritim dunia dengan alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) I, II dan III yang cukup luas maka harus ada kekuatan udara yang cepat hadir di mana saja. Termasuk memiliki fungsi ganda yakni, sebagai pesawat amfibi.
"Kalau kita berpikir ideal, kita bisa membayangkan bagaimana luasnya wilayah kita. Untuk Alki I saja sudah luas. Berarti untuk Alki I minimumnya saja sudah membutuhkan 4 pesawat, sementara kita ada Alki II dan III," tuturnya.
Dengan tiga wilayah Alki yang dimiliki Indonesia, kata Agus, TNI AU setidaknya membutuhkan satu skadron pesawat yang jumlahnya sekitar 12-16 pesawat udara.
Mengenai pesawat jenis apa yang cocok untuk Indonesia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). "Ya, kebutuhan minimalnya (satu skadron). TNI AU hanya menyampaikan spektek, kebutuhan dan kemampuannya seperti ini, " katanya.
Tidak adanya pesawat yang bisa digunakan untuk mengawasi wilayah laut membuat TNI AU belum optimal dalam menjaga dan melindungi sektor maritim.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna saat membuka seminar nasional bertema Penguatan Angkatan Udara Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia di Persada Purnawira, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/4/2016).
"Pengawasan laut, jujur belum optimal karena alutsista belum dilengkapi dengan SAR radar sistem. Automatic identification system, sensor dan real time data link ke Pusdalops secara real time," ujarnya.
Menurut Agus, hingga kini prajurit matra udara belum memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dilengkapi dengan sistem radar SAR serta radar otomatis pendeteksi tersebut.
Padahal untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, lanjut dia, TNI AU harus mampu meng-cover kegiatan-kegiatan Angkatan Laut (AL).
Untuk mendukung terwujudnya poros maritim dunia dengan alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) I, II dan III yang cukup luas maka harus ada kekuatan udara yang cepat hadir di mana saja. Termasuk memiliki fungsi ganda yakni, sebagai pesawat amfibi.
"Kalau kita berpikir ideal, kita bisa membayangkan bagaimana luasnya wilayah kita. Untuk Alki I saja sudah luas. Berarti untuk Alki I minimumnya saja sudah membutuhkan 4 pesawat, sementara kita ada Alki II dan III," tuturnya.
Dengan tiga wilayah Alki yang dimiliki Indonesia, kata Agus, TNI AU setidaknya membutuhkan satu skadron pesawat yang jumlahnya sekitar 12-16 pesawat udara.
Mengenai pesawat jenis apa yang cocok untuk Indonesia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). "Ya, kebutuhan minimalnya (satu skadron). TNI AU hanya menyampaikan spektek, kebutuhan dan kemampuannya seperti ini, " katanya.
(dam)
Explore More