Mahasiswa Minta Jokowi Tak Diamkan Panama Papers

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta bersikap tegas menyikapi adanya sejumlah nama pejabat publik yang tercantum dalam dokumen Panama atau Panama Papers.

Apabila dibiarkan maka dikhawatirkan mengganggu kewibawaan pemerintah. "Citra pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bersih dan berpihak pada rakyat niscaya akan terkoyak," kata Koordinator Persatuan Nasional Mahasiswa Indonesia, Septian di Jakarta, Minggu (24/4/2016).

Menurut mereka, Jokowi dapat menunjukkan sikap tegas itu terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang disebut masuk dalam dokumen tersebut.

Septian mengungkapkan, adanya nama pejabat Indonesia yang masuk dalam Panama Papers telah melukai perasaan rakyat. Pasalnya, kata dia, selama ini negara senantiasa mengimbau rakyat untuk taat membayar pajak dengan slogan Orang Bijak Taat Pajak.

"Skandal keuangan ini disadari atau tidak, akan menggerogoti wibawa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tengah giat-giatnya membangun demi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945," tutur Septian.

Seperti diketahui, dikabarkan ada pengusaha dan beberapa pejabat di Indonesia yang disebut-sebut tercantum dalam Panama Papers, di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hary Azhar Azis.

Panama Papers adalah dokumen rahasia yang dibuat oleh Mossac Fonseca, penyedia jasa perusahaan asal Panama. Dalam Panama Papers terdapat 11,5 juta dokumen daftar klien Mossac dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang diduga berupaya menyembunyikan harta kekayaan untuk menghindari pajak. (Baca juga: Diterpa Isu Korupsi dan Panama Papers, Menteri Rini Minta Bukti)

Septian pun meminta para pejabat yang namanya tercantum dalam Panama Papers untuk mencontoh sikap pejabat di beberapa negara yang memutuskan untuk memundurkan diri.

Dia juga meminta meminta agar Jokowi memberhentikan Rini Soemarno dari jabatan Menteri BUMN.

Dia berharap Presiden menarik pulang uang pejabat dan pengusaha Indonesia sebesar Rp11.400 triliun seperti yang tercantum dalam dokumen Panama Papers tersebut. Kewajiban pajak atas uang sebesar Rp 11.400 triliun itu dinilai bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. (Baca juga: Ketua BPK Akui Pernah Punya Perusahaan di Negeri Surga Pajak)