Pemerintah Tegaskan Tolak Bayar Uang Tebusan ke Abu Sayyaf

JAKARTA - Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tak akan membayar uang tebusan Rp50 juta peso yang dimintakan kelompok milisi Abu Sayyaf terhadap 10 WNI yang disandera.

Hal itu menanggapi kabar yang beredar bahwa militer Filipina menyarankan agar pemerintah Indonesia tak perlu membayar uang tebusan karena dikhawatirkan semakin menyuburkan kelompok Abu Sayyaf.

"Saya juga tidak setuju. Kalau perusahaan mau, ya itu pegawai dia," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Luhut melanjutkan, perusahaan tempat 10 WNI bekerja setuju untuk membayar uang tebusan. Menurutnya, soal uang tebusan menjadi hak dan tanggung jawab perusahaan.

Adapun, kata Luhut, tugas pemerintah Indonesia adalah menjamin keamanan dan keselamatan para sandera. "Kalau tidak ngurus, nanti di sue (dituntut) oleh keluarga. Pemerintah Indonesia tidak terlibat dalam bayar membayar itu," pungkasnya.