Urunan Biaya Munas Golkar Cara Hindari Politik Uang

JAKARTA - Usulan agar para calon Ketua Umum Partai Golkar ikut urunan biaya pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar diyakini bisa mencegah terjadinya politik uang. Cara ini juga diyakini bisa menciptakan penyelenggaraan Munas yang bersih, efektif, demokratis, dan berkeadilan.

Politikus senior Partai Golkar, Achmad Moestahid Astari mengungkapkan, selama ini para calon Ketua Umum Partai Golkar memanfaatkan politik uang untuk menarik simpatik para peserta Munas. Caranya, kata dia dengan menyediakan transportasi, akomdasi dan tiket perjalanan.

"Cara-cara bergotong royong ini harus kita bangkitkan lagi supaya Munasnya berlangsung bersih dan demokratis. Cuma mesti transparan,’’ ujar Achmad, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Maka itu, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini berharap panitia penyelenggara Munas bekerja maksimal dalam mencegah ruang terjadinya politik uang. Dia yakin partai berlambang pohon beringin itu akan bangkit dan semakin besar jika berhasil menghindari praktik politik uang dalam Munas.

"Tutup semua lubang yang bisa dimanfaatkan untuk politik uang. Komite etik harus benar-benar bekerja keras, jujur dan tanpa pandang bulu. Caketum yang terbukti bermain kotor, jangan dikasih ampun, harus didiskualifikasi," ucapnya.

Sementara itu, Ahmadi Noor Supit selaku tim sukses (timses) Ade Komarudin tidak mempersoalkan adanya usulan setiap para calon diminta urunan biaya pelaksanaan Munas. Namun, dia mengingatkan pelaksanaan Munas harus netral dan transparan. (Baca: Komentar Setnov dan Akom Soal Iuran Rp20 M Ikut Munas Golkar)

‘’Selama dilakukan terbuka, tidak ada masalah. Dari mana sumber uangnya dan untuk apa peruntukannya, semuanya harus jelas dan diauit supaya makin mantap,’’ tandas Noor Supit.