Pecat Fahri Hamzah, PKS Dinilai Partai Oligarki dan Feodal

Kamis, 07 April 2016 - 10:19 WIB
Pecat Fahri Hamzah,...
Pecat Fahri Hamzah, PKS Dinilai Partai Oligarki dan Feodal
A A A
JAKARTA - Pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari seluruh jenjang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menunjukkan sifatnya sebagai partai oligarki dan feodal.

Pengamat Politik IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, sosok Fahri dibutuhkan sebagai penyeimbang opini publik di era demokratisasi.

Namun demikian, lanjut Pangi, tradisi di PKS yang menuntut kepatuhan dan loyalitas tingkat tinggi terhadap jamaah membuat kekritisan Fahri terhalangi.

"Orang seperti Fahri mati kutu dan mati gaya di PKS. Sehingga tidak salah menyebut PKS partai oligarki dan feodal," ujar Pangi kepada Sindonews, Kamis (7/4/2016).

Lebih lanjut, Pangi menyebutkan, sanksi yang diberikan PKS kepada Fahri tidak main-main dan menjadi yang terberat sepanjang sejarah PKS berdiri.

"Sebelumnya, sanksi diberikan dengan pencabutan jabatan politik tanpa mencabut jabatan jenjang kepartaian keseleruhan yang melekat padanya," ucap Pangi.
(kri)
Berita Terkait
PKS Gelontorkan Bantuan...
PKS Gelontorkan Bantuan untuk Warga Jateng
Daftar Lengkap Susunan...
Daftar Lengkap Susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Periode 2025-2030
Profil Singkat 3 Kader...
Profil Singkat 3 Kader PKS yang Berpeluang Ramaikan Pilpres 2024
Ketua Majelis Syura...
Ketua Majelis Syura PKS Periode 2025-2030 Ditentukan Pekan Ini
Anis Buka-bukaan soal...
Anis Buka-bukaan soal Misi Besar PKS
PKS Nilai Survei Kepercayaan...
PKS Nilai Survei Kepercayaan Publik ke Pemerintah Menurun Harus Jadi Alarm
Berita Terkini
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka di Jakarta hingga Bandung
Kepala BGN Nanik Deyang...
Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved