Ahok Siap Dipanggil KPK Soal Kasus Sanusi dan Bos Podomoro
Senin, 04 April 2016 - 12:39 WIB
Ahok Siap Dipanggil KPK Soal Kasus Sanusi dan Bos Podomoro
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku siap dipanggil dan memberi keterangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap yang melilit Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja yang saat ini ditetapkan menjadi tersangka.
"Oh siap dong. Kita harus hargai dan kasih keterangan kenapa seperti ini. KPK kan pasti tanya kita, kita akan kasih data semua prosesnya seperti apa. Kita tunggu saja mereka minta data apa kami kirim," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).
Namun sebelum dirinya diperiksa, mantan Bupati Belitung Timur menyarankan KPK meminta keterangan terhadap yang melakukan pembahasan Perda ini yaitu antara Balegda dan bawahannya terlebih dahulu.
"Yang membahas juga bukan saya kan, kemarin kan sekda yang pimpin, saya hanya disposisi kebijakan. KPK pasti panggil mereka dulu. Kalau ada keterangan hubungan dengan saya pasti (KPK) akan panggil saya," tukasnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Di antaranya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.
Melalui perantara Trinanda, Ariesman diduga menyuap Sanusi. Uang sebesar Rp2 miliar digelontorkan Ariesman kepada Sanusi untuk menggolkan pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
"Oh siap dong. Kita harus hargai dan kasih keterangan kenapa seperti ini. KPK kan pasti tanya kita, kita akan kasih data semua prosesnya seperti apa. Kita tunggu saja mereka minta data apa kami kirim," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).
Namun sebelum dirinya diperiksa, mantan Bupati Belitung Timur menyarankan KPK meminta keterangan terhadap yang melakukan pembahasan Perda ini yaitu antara Balegda dan bawahannya terlebih dahulu.
"Yang membahas juga bukan saya kan, kemarin kan sekda yang pimpin, saya hanya disposisi kebijakan. KPK pasti panggil mereka dulu. Kalau ada keterangan hubungan dengan saya pasti (KPK) akan panggil saya," tukasnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Di antaranya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.
Melalui perantara Trinanda, Ariesman diduga menyuap Sanusi. Uang sebesar Rp2 miliar digelontorkan Ariesman kepada Sanusi untuk menggolkan pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
(kri)
