Jelang Munas, Golkar Serahkan Pengurus Gabungan ke Kemenkumham

JAKARTA - Dua kepengurusan DPP Partai Golkar telah melakukan negoisasi dan menetapkan kepengurusan baru di bawah bendera Musyawarah Nasional (Munas) Bali.

Nama-nama kepengurusan gabungan itu telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Sudah (didaftarkan) pekan lalu," kata Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Meski kini belum ada jawaban resmi dari Kemenkumham, Bambang menilai, terbentuknya kepengurusan gabungan ini menjadi angin segar bagi Golkar yang akan menggelar suksesi kepemimpinan melalui munas.

Sebelumnya, terjadi tarik ulur jadwal pelaksanaan munas akibat putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Golkar kubu Agung Laksono. Sementara pemerintah telah menerbitkan SK kepengurusan Munas Riau yang bertugas untuk menggelar munas.

Berdasarkan kesepakatan antara Agung Laksono, Aburizal Bakrie dan Jusuf Kalla, Bambang memperkirakan, munas bakal digelar bulan Mei mendatang.

"Kesepakatan baru ARB-AL, JK ikut," tandas Bambang.