Pemerintah RI Jangan Mau Didikte Kelompok Abu Sayyaf
Selasa, 29 Maret 2016 - 16:44 WIB
Pemerintah RI Jangan Mau Didikte Kelompok Abu Sayyaf
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang mencari cara untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang ditawan kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Sepuluh warga Indonesia ditawan kelompok milisi itu sejak Sabtu 26 Maret 2016. Mereka membajak kapal Brahma 12 dan Anand 12 di perairan Languyan, Filipina. Mereka pun bersedia melepaskan para tawanan dengan syarat menebus dengan uang sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar.
Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengingatkan pemerintah untuk tidak begitu saja memenuhi permintaan mereka. "Jangan dulu lah kita penuhi. Masak sebegitu mudahnya kita didikte," kata Tantowi kepada Sindonews, Selasa (29/3/2016). (Baca juga: Empat Fakta Abu Sayyaf Bajak Kapal dan Sandera 10 WNI)
Tantowi mengatakan, sebaiknya pemerintah segera menjajaki perundingan dengan milisi Abu Sayyaf melalui perwakilannya di Manila, Filipina.
Menurut dia, tindakan tegas belum diperlukan selama jalan perundingan masih terbuka. "Tindakan tegas bisa dilakukan jika perundingan menemui jalan buntu," kata politikus Partai Golkar itu.
Sepuluh warga Indonesia ditawan kelompok milisi itu sejak Sabtu 26 Maret 2016. Mereka membajak kapal Brahma 12 dan Anand 12 di perairan Languyan, Filipina. Mereka pun bersedia melepaskan para tawanan dengan syarat menebus dengan uang sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar.
Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengingatkan pemerintah untuk tidak begitu saja memenuhi permintaan mereka. "Jangan dulu lah kita penuhi. Masak sebegitu mudahnya kita didikte," kata Tantowi kepada Sindonews, Selasa (29/3/2016). (Baca juga: Empat Fakta Abu Sayyaf Bajak Kapal dan Sandera 10 WNI)
Tantowi mengatakan, sebaiknya pemerintah segera menjajaki perundingan dengan milisi Abu Sayyaf melalui perwakilannya di Manila, Filipina.
Menurut dia, tindakan tegas belum diperlukan selama jalan perundingan masih terbuka. "Tindakan tegas bisa dilakukan jika perundingan menemui jalan buntu," kata politikus Partai Golkar itu.
(dam)
