Formappi Kritik Rencana Pembangunan Perpustakaan DPR
Selasa, 29 Maret 2016 - 01:20 WIB
Formappi Kritik Rencana Pembangunan Perpustakaan DPR
A
A
A
JAKARTA - Rencana DPR membangun perpustakaan menggunakan anggaran gedung baru, dinilai perlu dibuka ke publik. Pasalnya, selama ini terjadi ketidakjelasan dalam perencanaan pembangunan perpustakaan tersebut.
Peneliti pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, ketidakjelasan itu terjadi saat pembangunan perpustakaan menjadi bagian dari pembangunan gedung baru DPR.
Padahal dalam rancangan awal Tim Implementasi Reformasi DPR, perpustakaan merupakan proyek sendiri yang terpisah dari bangunan gedung baru DPR.
"Penting untuk memastikan apakah proyek perpustakaan ini yang dianggarkan dalam APBN 2016 atau pembangunan perpustakaan ini mengambil jatah anggaran untuk proyek gedung baru?" kata Lucius kepada Sindonews, Senin (28/3/2016).
"Dengan munculnya rencana beragam dari DPR memanfaatkan anggaran Rp570 miliar, maka mutlak bagi DPR untuk membuka rancangan design kompleks DPR yang disiapkan," imbuhnya.
Selain masalah anggaran, urgensi pembangunan perpustakaan juga patut dipertanyakan. Lucius menilai, rencana pembangunan perpustakaan tak bisa didukung argumentasi yang jelas.
Lucius bahkan menganggap lucu bahwa yang tersirat pertama kali adalah kebanggaan semu jika DPR mempunyai perpustakaan terbesar se-Asia. Baginya, kebutuhan perpustakaan tentu akan didukung jika perpustakaan yang ada saat ini sudah tidak bisa menampung anggota DPR yang datang membaca.
Menurutnya, hal itu juga akan didukung jika perpustakaan sudah menjadi rujukan atau referensi bagi DPR dalam menambah wawasan. Yang terjadi saat ini, DPR jarang sekali mendatangi perpustakaan.
Bukan karena perpustakaannya tak memadai, tetapi karena mental malas membaca yang bisa jadi memasukkan seluruh anggota DPR. "Ini kesannya hanya gagah-gagahan penampilan fisik semata. Apa coba relevansinya keberadaan perpustakaan dengan membanggakan ukurannya?" ungkap Lucius.
"Jadi ini mencari-cari alasan saja untuk menghabiskan anggaran yang sudah ada. Siapa tahu perpustakaan dibangun, pundi-pundi segelintir anggota juga ikut penuh?" sindir Lucius.
Peneliti pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, ketidakjelasan itu terjadi saat pembangunan perpustakaan menjadi bagian dari pembangunan gedung baru DPR.
Padahal dalam rancangan awal Tim Implementasi Reformasi DPR, perpustakaan merupakan proyek sendiri yang terpisah dari bangunan gedung baru DPR.
"Penting untuk memastikan apakah proyek perpustakaan ini yang dianggarkan dalam APBN 2016 atau pembangunan perpustakaan ini mengambil jatah anggaran untuk proyek gedung baru?" kata Lucius kepada Sindonews, Senin (28/3/2016).
"Dengan munculnya rencana beragam dari DPR memanfaatkan anggaran Rp570 miliar, maka mutlak bagi DPR untuk membuka rancangan design kompleks DPR yang disiapkan," imbuhnya.
Selain masalah anggaran, urgensi pembangunan perpustakaan juga patut dipertanyakan. Lucius menilai, rencana pembangunan perpustakaan tak bisa didukung argumentasi yang jelas.
Lucius bahkan menganggap lucu bahwa yang tersirat pertama kali adalah kebanggaan semu jika DPR mempunyai perpustakaan terbesar se-Asia. Baginya, kebutuhan perpustakaan tentu akan didukung jika perpustakaan yang ada saat ini sudah tidak bisa menampung anggota DPR yang datang membaca.
Menurutnya, hal itu juga akan didukung jika perpustakaan sudah menjadi rujukan atau referensi bagi DPR dalam menambah wawasan. Yang terjadi saat ini, DPR jarang sekali mendatangi perpustakaan.
Bukan karena perpustakaannya tak memadai, tetapi karena mental malas membaca yang bisa jadi memasukkan seluruh anggota DPR. "Ini kesannya hanya gagah-gagahan penampilan fisik semata. Apa coba relevansinya keberadaan perpustakaan dengan membanggakan ukurannya?" ungkap Lucius.
"Jadi ini mencari-cari alasan saja untuk menghabiskan anggaran yang sudah ada. Siapa tahu perpustakaan dibangun, pundi-pundi segelintir anggota juga ikut penuh?" sindir Lucius.
(maf)
