Datangi KPK, Pejabat Kemenpora Tanya Proyek Hambalang
Senin, 28 Maret 2016 - 14:02 WIB
Datangi KPK, Pejabat Kemenpora Tanya Proyek Hambalang
A
A
A
JAKARTA - Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementeria Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Gatot S Dewa Broto mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangan Gatot untuk membahas kelanjutan proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Kami datang ke sini terkait kunjungan Presiden tanggal 18 maret lalu (ke Hambalang), sejauh ini Presiden memberi arahan agar dikaji secepatnya apakah Hambalang itu akan dilanjutkan atau tidak, dan itu akan dibahas dalam rapat terbatas," tutur Gatot di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2016).
Dia berharap tidak ada lagi kasus Hambalang kedua. Menurut dia, surat KPK pada 27 Juli 2015 yang sudah ditandatangani oleh Taufiqurachman Ruki menunjukkan jelas proyek Hambalang tidak dalam penyitaan.
Dalam surat itu, KPK menyarankan agar proyek itu dilaksanakan secara hati-hati karena tanah itu rawan longsor. "Itu kan sebabnya kami sowan (berkunjung) kesini, kami yang inisiatif bukan KPK yang undang, ada dari dari Kemenpora, Deputi, BPKP dan Litbang Kemen PU. Agar memastikan apakah kami boleh jalan terus atau tidak," tuturnya. (Baca juga: KPK Terus Gali Kasus Korupsi Hambalang)
Gatot menuturkan KPK mempersilakan melanjutkan proyek pembangunan karena institusi tersebut hanya menyita dokumen Hambalang bukan menyita proyek tersebut tersebut.
"Kata Pak Saut (Wakil Ketua KPK Saut Situmorang) itu ya silakan karena itu tidak disita oleh KPK yang disita adalah dokumen, tetapi agar betul-betul ada audit fisik teknik yang sangat komprehensif. Kalau perlu nanti harus ada audit yang lebih lengkap, jangan sampai mubazir penanganan Hambalang," tandasnya.
PILIHAN:
Hidayat Nur Wahid Kritik Rencana DPR Bangun Perpustakaan
Kedatangan Gatot untuk membahas kelanjutan proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Kami datang ke sini terkait kunjungan Presiden tanggal 18 maret lalu (ke Hambalang), sejauh ini Presiden memberi arahan agar dikaji secepatnya apakah Hambalang itu akan dilanjutkan atau tidak, dan itu akan dibahas dalam rapat terbatas," tutur Gatot di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2016).
Dia berharap tidak ada lagi kasus Hambalang kedua. Menurut dia, surat KPK pada 27 Juli 2015 yang sudah ditandatangani oleh Taufiqurachman Ruki menunjukkan jelas proyek Hambalang tidak dalam penyitaan.
Dalam surat itu, KPK menyarankan agar proyek itu dilaksanakan secara hati-hati karena tanah itu rawan longsor. "Itu kan sebabnya kami sowan (berkunjung) kesini, kami yang inisiatif bukan KPK yang undang, ada dari dari Kemenpora, Deputi, BPKP dan Litbang Kemen PU. Agar memastikan apakah kami boleh jalan terus atau tidak," tuturnya. (Baca juga: KPK Terus Gali Kasus Korupsi Hambalang)
Gatot menuturkan KPK mempersilakan melanjutkan proyek pembangunan karena institusi tersebut hanya menyita dokumen Hambalang bukan menyita proyek tersebut tersebut.
"Kata Pak Saut (Wakil Ketua KPK Saut Situmorang) itu ya silakan karena itu tidak disita oleh KPK yang disita adalah dokumen, tetapi agar betul-betul ada audit fisik teknik yang sangat komprehensif. Kalau perlu nanti harus ada audit yang lebih lengkap, jangan sampai mubazir penanganan Hambalang," tandasnya.
PILIHAN:
Hidayat Nur Wahid Kritik Rencana DPR Bangun Perpustakaan
(dam)
