JPPR Khawatirkan Soal Penyandang Dana Gelap di Pilkada
Minggu, 27 Maret 2016 - 14:15 WIB
JPPR Khawatirkan Soal Penyandang Dana Gelap di Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan dan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafifz menilai masalah penyandang dana calon kepala daerah dalam pilkada kerap diresahkan masyarakat.
Apa sebabnya? Menurut Masykurudin, status penyandang dana dinilai akan mempengaruhi kebijakan calon yang menang saat menjabat sebagai kepala daerah.
"Di daerah dengan tingkat persaingan yang kuat, misalnya Jakarta, para bakal calon sudah pasti mengeluarkan biaya baik dari pribadi atau dukungan pihak lain untuk melakukan sosialisasi dan menggandakan dukungan," tutur Masykurudin melalui pers rilis yang diterima Sindonews, Minggu (27/3/2016).
Pria yang akrab disapa Masykur mencontohkan ramainya persiapan Pilkada DKI Jakarta. Dia mensinyalir para calon yang sudah menyatakan diri maju sebagai DKI 1 sudah mengeluarkan dana, baik yang dikeluarkan dari kantong pribadinya, maupun bantuan pihak lain.
Maka itu, dia berharap, para kandidat agar secara sukarela mencatat dan mengumumkan dana yang sudah mereka gunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik.
"Dan yang lebih penting adalah para calon pemimpin kepala daerah harus membuktikan bahwa pencalonannya tidak didukung penyumbang gelap yang mempengaruhi kebijakannya mendatang," tutupnya.
Apa sebabnya? Menurut Masykurudin, status penyandang dana dinilai akan mempengaruhi kebijakan calon yang menang saat menjabat sebagai kepala daerah.
"Di daerah dengan tingkat persaingan yang kuat, misalnya Jakarta, para bakal calon sudah pasti mengeluarkan biaya baik dari pribadi atau dukungan pihak lain untuk melakukan sosialisasi dan menggandakan dukungan," tutur Masykurudin melalui pers rilis yang diterima Sindonews, Minggu (27/3/2016).
Pria yang akrab disapa Masykur mencontohkan ramainya persiapan Pilkada DKI Jakarta. Dia mensinyalir para calon yang sudah menyatakan diri maju sebagai DKI 1 sudah mengeluarkan dana, baik yang dikeluarkan dari kantong pribadinya, maupun bantuan pihak lain.
Maka itu, dia berharap, para kandidat agar secara sukarela mencatat dan mengumumkan dana yang sudah mereka gunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik.
"Dan yang lebih penting adalah para calon pemimpin kepala daerah harus membuktikan bahwa pencalonannya tidak didukung penyumbang gelap yang mempengaruhi kebijakannya mendatang," tutupnya.
(kri)
