PDIP Desak Jokowi Evaluasi Menhub Ignasius Jonan
Rabu, 23 Maret 2016 - 21:45 WIB
PDIP Desak Jokowi Evaluasi Menhub Ignasius Jonan
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan. Desakan tersebut merupakan buntut dari polemik transportasi konvensional dan online yang belakangan mencuat di publik.
Pernyataan Jonan soal UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tidak bisa direvisi justru menimbulkan keresahan masyarakat. Padahal persoalan transportasi online seharusnya bisa diselesaikan di internal kabinet tanpa harus mengumbar di media.
"Kan Presiden bilang jangan buat gaduh. Tapi ini beda, atau mungkin Pak Jonan gennya berbeda, ini harus dievaluasi. Karena masih banyak putera bangsa yang bisa menggantikan dia," ujar politikus PDIP, Adian Napitupulu dalam konferensi persnya di ruang Fraksi PDIP, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan, evaluasi terhadap Ignasius Jonan sebagai bentuk ketegasan Presiden Jokowi. "Jonan perlu belajar etika berkabinet. Tidak lantas melempar persoalan ke media. Baiknya dia mundur saja dari kursi menteri kalau tidak bisa tenangkan masyarakat," tegasnya.
Baca: Soal Reshuffle Kabinet, Fahri Hamzah Sebut Jokowi seperti Bajaj.
Pernyataan Jonan soal UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tidak bisa direvisi justru menimbulkan keresahan masyarakat. Padahal persoalan transportasi online seharusnya bisa diselesaikan di internal kabinet tanpa harus mengumbar di media.
"Kan Presiden bilang jangan buat gaduh. Tapi ini beda, atau mungkin Pak Jonan gennya berbeda, ini harus dievaluasi. Karena masih banyak putera bangsa yang bisa menggantikan dia," ujar politikus PDIP, Adian Napitupulu dalam konferensi persnya di ruang Fraksi PDIP, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan, evaluasi terhadap Ignasius Jonan sebagai bentuk ketegasan Presiden Jokowi. "Jonan perlu belajar etika berkabinet. Tidak lantas melempar persoalan ke media. Baiknya dia mundur saja dari kursi menteri kalau tidak bisa tenangkan masyarakat," tegasnya.
Baca: Soal Reshuffle Kabinet, Fahri Hamzah Sebut Jokowi seperti Bajaj.
(kur)
