Soal Reshuffle Kabinet, Fahri Hamzah Sebut Jokowi seperti Bajaj
Rabu, 23 Maret 2016 - 15:42 WIB
Soal Reshuffle Kabinet, Fahri Hamzah Sebut Jokowi seperti Bajaj
A
A
A
JAKARTA - Reshuffle atau perombakan kabinet jilid II dinilai sulit diprediksi. Hal itu dinilai karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) mirip bajaj yang tak memberikan tanda-tanda ketika ingin belok.
"Pak Jokowi enggak punya tanda-tanda dia, kalau dia mau belok kiri, persis seperti bajaj yang mengantar dia ke Gedung KPU itu," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun berpendapat bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang tidak suka membocorkan sesuatu hal ke orang lain dalam mengeluarkan keputusan.
"Dia enggak ngomong ke orang, kalau Pak Jokowi itu. Ya Kita tunggu saja dari Pak Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya Juru Bicara (Jubir) Presiden Johan Budi SP mengaku, masalah reshuffle merupakan hak prerogratif presiden untuk memutuskan.
"Bahwa urusan reshuffle domainnya ada di presiden. Dan saya yakin yang tahu hanya presiden," kata Johan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 21 Maret 2016.
Johan tak menampik jika presiden selalu mengevaluasi kinerja kabinetnya. Namun evaluasi tersebut tak secara otomatis presiden langsung merombak kabinetnya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur target dan pencapaian kinerja menteri
"Apakah evaluasi akan berujung pada reshuffle atau tidak, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu adalah presiden yang memutuskan," ucap Johan.
"Pak Jokowi enggak punya tanda-tanda dia, kalau dia mau belok kiri, persis seperti bajaj yang mengantar dia ke Gedung KPU itu," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun berpendapat bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang tidak suka membocorkan sesuatu hal ke orang lain dalam mengeluarkan keputusan.
"Dia enggak ngomong ke orang, kalau Pak Jokowi itu. Ya Kita tunggu saja dari Pak Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya Juru Bicara (Jubir) Presiden Johan Budi SP mengaku, masalah reshuffle merupakan hak prerogratif presiden untuk memutuskan.
"Bahwa urusan reshuffle domainnya ada di presiden. Dan saya yakin yang tahu hanya presiden," kata Johan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 21 Maret 2016.
Johan tak menampik jika presiden selalu mengevaluasi kinerja kabinetnya. Namun evaluasi tersebut tak secara otomatis presiden langsung merombak kabinetnya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur target dan pencapaian kinerja menteri
"Apakah evaluasi akan berujung pada reshuffle atau tidak, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu adalah presiden yang memutuskan," ucap Johan.
(maf)