DPR Minta Lembaga Penyiaran Harus Tetap Bersiaran
DPR Minta Lembaga Penyiaran Harus Tetap Bersiaran
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah membahas Undang-undang (UU) Nomor 32/2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (UU P3SPS/Penyiaran).
Namun DPR berprinsip bahwa Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang sudah ada tetap bersiaran dengan tetap mentaati UU yang berlaku.
Anggota Komisi I DPR Arief Suditomo menjelaskan, tugas dan kewajiban pemerintah adalah membagi secara adil ketersediaan frekuensi di daerah layanan, tentunya dengan perimbangan efektivitas dan efisiensi. Selain memberikan izin kepada LPS baru, LPS lama juga harus tetap bersiaran.
"Lembaga Penyiaran yang sudah bersiaran tetap mendapatkan kesempatan untuk terus bersiaran, tentu harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah," kata Arief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2016).
Arief menegaskan, para pemohon izin baru lembaga penyiaran harus diberi kesempatan untuk menjadi pemain dalam industri penyiaran, mengingat lembaga tersebutlah yang akan menjawab tantangan diversity of content (keberagaman konten siaran) dan diversity of ownership (keberagaman pemilik lembaga siaran).
Selain itu lanjut Arief, dalam revisi UU Penyiaran DPR dan pemerintah tengah berupaya untuk mengubah siaran televisi analog yang hari ini digunakan menjadi siaran digital.
Karena digitalisasi siaran televisi tidak bisa dihindari agar industri televisi Indonesia juga dapat lebih maju. "Digitalisasi penyiaran diharapkan dapat menjamin industri penyiaran diminati oleh pasar yang yang makin beragam," ungkapnya.
Politikus Partai Hanura ini menjelaskan, siaran televisi digital juga dapat menyajikan gambar dan suara yang jauh lebih stabil dan resolusinya lebih tajam ketimbang analog.
Sehingga, digitalisasi dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyiaran bagi masyarakat. Teknologi siaran digital juga lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum.
Adapun proses pembahasan revisi UU Penyiaran sendiri, Arief menjelaskan, saat ini Komisi I DPR masih tengah menampung masukan-masukan dari berbagai pihak lewat RDP, RDPU dan seminar yang diselenggarakan ini.
Pihaknya mengakui bahwa revisi UU Penyiaran ini perlu dilakukan segera mungkin namun DPR juga harus berhati-hati karena, UU ini harus visioner.
"Ada proses tahapannya harus dilalui, tahapan konsinyering panja harus dilalui, harus kita paripurnakan, lalu kita harus masuk persetujuan pemerintah. Jadi kalau itu bisa dilakukan sepanjang 2016 kita doakan dan kita dukung bersama-sama," harapnya.
Pilihan:
Ani Yudhoyono Nyapres, Marzuki Alie Bilang Belanda Masih Jauh
Tanggapan KPK Terkait Laporan Harta Kekayaan Ade Komarudin
Namun DPR berprinsip bahwa Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang sudah ada tetap bersiaran dengan tetap mentaati UU yang berlaku.
Anggota Komisi I DPR Arief Suditomo menjelaskan, tugas dan kewajiban pemerintah adalah membagi secara adil ketersediaan frekuensi di daerah layanan, tentunya dengan perimbangan efektivitas dan efisiensi. Selain memberikan izin kepada LPS baru, LPS lama juga harus tetap bersiaran.
"Lembaga Penyiaran yang sudah bersiaran tetap mendapatkan kesempatan untuk terus bersiaran, tentu harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah," kata Arief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2016).
Arief menegaskan, para pemohon izin baru lembaga penyiaran harus diberi kesempatan untuk menjadi pemain dalam industri penyiaran, mengingat lembaga tersebutlah yang akan menjawab tantangan diversity of content (keberagaman konten siaran) dan diversity of ownership (keberagaman pemilik lembaga siaran).
Selain itu lanjut Arief, dalam revisi UU Penyiaran DPR dan pemerintah tengah berupaya untuk mengubah siaran televisi analog yang hari ini digunakan menjadi siaran digital.
Karena digitalisasi siaran televisi tidak bisa dihindari agar industri televisi Indonesia juga dapat lebih maju. "Digitalisasi penyiaran diharapkan dapat menjamin industri penyiaran diminati oleh pasar yang yang makin beragam," ungkapnya.
Politikus Partai Hanura ini menjelaskan, siaran televisi digital juga dapat menyajikan gambar dan suara yang jauh lebih stabil dan resolusinya lebih tajam ketimbang analog.
Sehingga, digitalisasi dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyiaran bagi masyarakat. Teknologi siaran digital juga lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum.
Adapun proses pembahasan revisi UU Penyiaran sendiri, Arief menjelaskan, saat ini Komisi I DPR masih tengah menampung masukan-masukan dari berbagai pihak lewat RDP, RDPU dan seminar yang diselenggarakan ini.
Pihaknya mengakui bahwa revisi UU Penyiaran ini perlu dilakukan segera mungkin namun DPR juga harus berhati-hati karena, UU ini harus visioner.
"Ada proses tahapannya harus dilalui, tahapan konsinyering panja harus dilalui, harus kita paripurnakan, lalu kita harus masuk persetujuan pemerintah. Jadi kalau itu bisa dilakukan sepanjang 2016 kita doakan dan kita dukung bersama-sama," harapnya.
Pilihan:
Ani Yudhoyono Nyapres, Marzuki Alie Bilang Belanda Masih Jauh
Tanggapan KPK Terkait Laporan Harta Kekayaan Ade Komarudin
(maf)
Explore More