Pernyataan Nurdin Halid Terkait Moralitas Dinilai Tak Tepat
Selasa, 15 Maret 2016 - 17:42 WIB
Pernyataan Nurdin Halid Terkait Moralitas Dinilai Tak Tepat
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau Nurdin Halid yang meminta calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Ade Komarudin mengedepankan moral dan bersikap kesatria dinilai tak tepat.
Direktur Eksekutif Aufklarung Institute, Dahroni Agung Praseyto berpendapat, seruan moralitas itu tidak tepat karena disuarakan oleh Nurdin Halid.
“Moralitas lebih pas bila diserukan oleh pihak yang bermoral. Lalu apa pantas Nurdin Halid bicara moralitas untuk masalah calon Ketua Umum Golkar?” kata Dahroni Agung saat dihubungi wartawan, Selasa (15/3/2016).
Menurut Dahroni, publik tentu mencatat track record Nurdin Halid. Pasalnya, mantan Ketua Umum PSSI itu dikenal sarat dengan persoalan hukum.
Lebih lanjut Agung mengatakan, kader Golkar pemilik suara di musyawarah nasional (munas) tentu sudah bisa menimbang sisi moral dan integritas para calon ketua umum.
Sebab kader Golkar di daerah tentu menginginkan ketua umum yang dapat membawa kejayaan bagi partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya percaya DPD Golkar akan sangat cerdas membedakan mana emas dan mana loyang, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang akan membawa kejayaan Golkar dan mana yang akan mempermalukan muka Golkar di hadapan pemilih Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Nurdin Halid meminta Ade Komarudin agar mengedepankan moral dan bersikap kesatria. Imbauan itu terkait surat perjanjian Ade Komarudin dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical).
Salah satu poin di dalam surat itu, Ade Komarudin berjanji tak akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Adapun Nurdin Halid pernah divonis bersalah dalam kasus pelanggaran kepabeanan terkait impor beras dari Vietnam.
Selain itu, mantan anggota Fraksi Partai Golkar itu juga pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan minyak goreng di Bulog.
Direktur Eksekutif Aufklarung Institute, Dahroni Agung Praseyto berpendapat, seruan moralitas itu tidak tepat karena disuarakan oleh Nurdin Halid.
“Moralitas lebih pas bila diserukan oleh pihak yang bermoral. Lalu apa pantas Nurdin Halid bicara moralitas untuk masalah calon Ketua Umum Golkar?” kata Dahroni Agung saat dihubungi wartawan, Selasa (15/3/2016).
Menurut Dahroni, publik tentu mencatat track record Nurdin Halid. Pasalnya, mantan Ketua Umum PSSI itu dikenal sarat dengan persoalan hukum.
Lebih lanjut Agung mengatakan, kader Golkar pemilik suara di musyawarah nasional (munas) tentu sudah bisa menimbang sisi moral dan integritas para calon ketua umum.
Sebab kader Golkar di daerah tentu menginginkan ketua umum yang dapat membawa kejayaan bagi partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya percaya DPD Golkar akan sangat cerdas membedakan mana emas dan mana loyang, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang akan membawa kejayaan Golkar dan mana yang akan mempermalukan muka Golkar di hadapan pemilih Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Nurdin Halid meminta Ade Komarudin agar mengedepankan moral dan bersikap kesatria. Imbauan itu terkait surat perjanjian Ade Komarudin dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical).
Salah satu poin di dalam surat itu, Ade Komarudin berjanji tak akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Adapun Nurdin Halid pernah divonis bersalah dalam kasus pelanggaran kepabeanan terkait impor beras dari Vietnam.
Selain itu, mantan anggota Fraksi Partai Golkar itu juga pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan minyak goreng di Bulog.
(maf)
