Istana Singgung Pimpinan Lembaga Negara Wajib Laporkan LHPKN

Jum'at, 11 Maret 2016 - 20:46 WIB
Istana Singgung Pimpinan...
Istana Singgung Pimpinan Lembaga Negara Wajib Laporkan LHPKN
A A A
JAKARTA - Pemerintah berharap para pejabat negara baik yang berada di level eksekutif, legislatif dan yudikatif patuh untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan sebenarnya bagi orang yang tertib melakukan menyampaikan itu, pasti hidupnya lebih tenang daripada yang katakanlah enggak mau melaporkan gitu ya," tutur Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di kantornya, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Idealnya, kata Pramono, LHKPN langsung diserahkan pasca pejabat dilantik maupun setelah selesai dari masa tugasnya. Sehingga, hidupnya menjadi nyaman.

Pemerintah berharap, kewajiban menyerahkan LHKPN bisa disegerakan tanpa ditunda-tunda agar tak menjadi polemik di masyarakat. "Apalagi kalau ini sudah menjadi pimpinan di suatu lembaga tinggi negara," singgung Politikus PDIP ini.

PILIHAN:

Idrus Marham: Nurdin Halid Jadi Ketua SC Munaslub Tak Bisa Diubah

Ade Komarudin Ikrarkan Diri Maju Jadi Caketum Golkar
(kri)
Berita Terkait
Usai Diperiksa KPK 10...
Usai Diperiksa KPK 10 Jam, Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Pegang Erat Tangan Sang Istri
Klarifikasi LHKPN, Kepala...
Klarifikasi LHKPN, Kepala BPN Jaktim Sudarman Harhasaputra Bareng Istri Datangi KPK
Klarifikasi LHKPN, Wagub...
Klarifikasi LHKPN, Wagub Lampung Tiba di KPK
Mengapa LHKPN Dipersoalkan?
Mengapa LHKPN Dipersoalkan?
Punya Utang Rp9 Miliar,...
Punya Utang Rp9 Miliar, LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Masuk Kategori Outliers
Banyak Pejabat Negara...
Banyak Pejabat Negara Sembunyikan Harta, LHKPN Tak Akurat
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
10 Negara Menaikkan...
10 Negara Menaikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Banyak Tetangga RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved