Gelar Munas Golkar Baiknya Dilaksanakan oleh Kepengurusan Riau
Selasa, 08 Maret 2016 - 08:39 WIB
Gelar Munas Golkar Baiknya Dilaksanakan oleh Kepengurusan Riau
A
A
A
JAKARTA - Nama Hajriyanto Y Thohari muncul ke permukaan diusulkan Jusuf Kalla (JK) menjadi Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang rencananya digelar pertengahan April 2016 mendatang.
Namun demikian, Hajriyanto tak mau gegabah menerima usulan itu. Terlebih setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono beberapa waktu lalu.
Tarik ulur kubu mana yang paling berhak menyelenggarakan munas pun menyusul setelah putusan tersebut. "Itu mungkin pendapat Pak JK, konteksnya penyelenggara munas atau Munaslub DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, di mana saya berada di dalamnya," kata Hajriyanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/3/2016).
"Tetapi ke depan ini belum begitu jelas, siapa yang akan menjadi penyelenggara munas berkenaan dengan keluarnya putusan MA yang memenangkan kubu Bali. Dalam konteks Munas Bali saya tidak ikut di dalamnya," imbuhnya.
Terkait tarik ulur yang kembali terjadi setelah putusan MA, politikus senior Golkar ini berpendapat, pelaksanaan munas akan jauh lebih demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan jika diselenggarakan di bawah bendera besar DPP Golkar hasil Munas Riau.
"Karena kita tahu, keinginan pemerintah melalui SK Menkumham, yang juga merupakan keinginan Pak Aburizal Bakrie (Ical) bahwa munas yang itu (Riau) demokratis dan rekonsiliatif," ucapnya.
Namun demikian, Hajriyanto tak mau gegabah menerima usulan itu. Terlebih setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono beberapa waktu lalu.
Tarik ulur kubu mana yang paling berhak menyelenggarakan munas pun menyusul setelah putusan tersebut. "Itu mungkin pendapat Pak JK, konteksnya penyelenggara munas atau Munaslub DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, di mana saya berada di dalamnya," kata Hajriyanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/3/2016).
"Tetapi ke depan ini belum begitu jelas, siapa yang akan menjadi penyelenggara munas berkenaan dengan keluarnya putusan MA yang memenangkan kubu Bali. Dalam konteks Munas Bali saya tidak ikut di dalamnya," imbuhnya.
Terkait tarik ulur yang kembali terjadi setelah putusan MA, politikus senior Golkar ini berpendapat, pelaksanaan munas akan jauh lebih demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan jika diselenggarakan di bawah bendera besar DPP Golkar hasil Munas Riau.
"Karena kita tahu, keinginan pemerintah melalui SK Menkumham, yang juga merupakan keinginan Pak Aburizal Bakrie (Ical) bahwa munas yang itu (Riau) demokratis dan rekonsiliatif," ucapnya.
(maf)
