Politikus Muda Golkar Ini Khawatir Munas Rekonsiliasi Batal
Politikus Muda Golkar Ini Khawatir Munas Rekonsiliasi Batal
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid menggelar pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar seluruh Indonesia kubu Bali di kediaman pribadinya, Rabu 2 Maret 2016 malam.
Pertemuan itu dalam rangka syukuran atas keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pengurus Partai Golkar pimpinan Agung Laksono.
Menanggapi hal itu, Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia khawatir pertemuan tersebut memunculkan konflik baru dalam proses rekonsiliasi melalui penggagasan munas bersama antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakri (Ical).
"Pertemuan-pertemuan DPD I yang ada selama ini, itu yang memicu persoalan konflik," kata Ahmada Doli di Coffe Institute, Jakarta Selatan, Jumat (4/3/2016).
"Yang dikata Bali yang tidak demokratis itu karena dari hasil pembicaraan dari DPD I, terus kemudian rapat konsultasi di Bali yang sampai menegur Ketua Wantim Partai Golkar, kemudian memutuskan tidak ada munas sampai 2019, itu kan hasil pertemuan DPD I," imbuhnya.
Karenanya, Wakil Sekretaris Jenderal hasil Munas Riau ini mengingatkan, bahwa pengalaman-pengalaman tersebut tidak boleh terulang di tengah upaya rekonsilasi yang telah mulai berjalan.
"Kalau kita semua fokus dalam rekonsiliasi melalui munas, jalanya cuma satu, DPP hasil Munas Riau melakukan rapat pleno memutuskan panitia tidak perlu mengumpulkan DPD I. Apa urgensinya, kalau kita mau rekonsiliasi," ucap Doli.
Pertemuan itu dalam rangka syukuran atas keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pengurus Partai Golkar pimpinan Agung Laksono.
Menanggapi hal itu, Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia khawatir pertemuan tersebut memunculkan konflik baru dalam proses rekonsiliasi melalui penggagasan munas bersama antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakri (Ical).
"Pertemuan-pertemuan DPD I yang ada selama ini, itu yang memicu persoalan konflik," kata Ahmada Doli di Coffe Institute, Jakarta Selatan, Jumat (4/3/2016).
"Yang dikata Bali yang tidak demokratis itu karena dari hasil pembicaraan dari DPD I, terus kemudian rapat konsultasi di Bali yang sampai menegur Ketua Wantim Partai Golkar, kemudian memutuskan tidak ada munas sampai 2019, itu kan hasil pertemuan DPD I," imbuhnya.
Karenanya, Wakil Sekretaris Jenderal hasil Munas Riau ini mengingatkan, bahwa pengalaman-pengalaman tersebut tidak boleh terulang di tengah upaya rekonsilasi yang telah mulai berjalan.
"Kalau kita semua fokus dalam rekonsiliasi melalui munas, jalanya cuma satu, DPP hasil Munas Riau melakukan rapat pleno memutuskan panitia tidak perlu mengumpulkan DPD I. Apa urgensinya, kalau kita mau rekonsiliasi," ucap Doli.
(maf)
Explore More