Respons Kapolri Atas Deponering Kasus AS dan BW
Jum'at, 04 Maret 2016 - 15:54 WIB
Respons Kapolri Atas Deponering Kasus AS dan BW
A
A
A
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan deponering atau mengesampingkan perkara mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW).
Merespons hal ini, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengisyaratkan tidak sepakat dengan deponering ini. Pasalnya, anggapan yang dulu mengatakan bahwa pengusutan kasus AS dan BW dinilai sebagai kriminalisasi menjadi tidak terungkap.
Menurut Badrodin, nilai keadilan itu dengan menegakkan hukum dalam artian proses harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diproses lalu diputuskan oleh pengadilan sehingga pengadilan akan menjawab bersalah atau tidak.
“Jadi kalau polisi dikira kriminalisasi, apakah benar nanti itu bersalah atau tidak, pengadilan yang akan menjawab. Hakim diharap memutus yang seadil-adilnya,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/3/2016).
Dia menambahkan, jika melihat dalam perspektif penyidik ingin kasus tersebut sampai kepada pengadilan, karena di situlah ujung keadilan didapatkan dan membuktikan apakah benar Polri melakukan kriminalisasi atau tidak.
“Tentu inginnya sampai ke proses pengadilan. Semua penyidik, apakah penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, penyidik mana saja kalau menangani kasus tentu ujungnya harus ke pengadilan. Karena di situlah ujung keadilan itu didapatkan,” ucap Badrodin.
Merespons hal ini, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengisyaratkan tidak sepakat dengan deponering ini. Pasalnya, anggapan yang dulu mengatakan bahwa pengusutan kasus AS dan BW dinilai sebagai kriminalisasi menjadi tidak terungkap.
Menurut Badrodin, nilai keadilan itu dengan menegakkan hukum dalam artian proses harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diproses lalu diputuskan oleh pengadilan sehingga pengadilan akan menjawab bersalah atau tidak.
“Jadi kalau polisi dikira kriminalisasi, apakah benar nanti itu bersalah atau tidak, pengadilan yang akan menjawab. Hakim diharap memutus yang seadil-adilnya,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/3/2016).
Dia menambahkan, jika melihat dalam perspektif penyidik ingin kasus tersebut sampai kepada pengadilan, karena di situlah ujung keadilan didapatkan dan membuktikan apakah benar Polri melakukan kriminalisasi atau tidak.
“Tentu inginnya sampai ke proses pengadilan. Semua penyidik, apakah penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, penyidik mana saja kalau menangani kasus tentu ujungnya harus ke pengadilan. Karena di situlah ujung keadilan itu didapatkan,” ucap Badrodin.
(maf)
