Perseteruan Rizal Ramli-Sudirman Said Bisa Berujung Reshuffle
Kamis, 03 Maret 2016 - 16:16 WIB
Perseteruan Rizal Ramli-Sudirman Said Bisa Berujung Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Perseteruan antara Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dinilai bisa berujung pada perombakan (reshuffle) kabinet jilid II.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar hasil Munas Riau, Tantowi Yahya mengakui bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi bisa saja presiden menyikapi konflik terbuka yang ada di antara menteri tersebut, menjadi pintu masuk bagi beliau untuk melaksanakan reshuffle jilid II," ujar Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Namun, jika reshuffle kabinet jilid II itu dilakukan nantinya diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan baru. "Ketika presiden itu menganggap bahwa perlu penyegaran, perlu wajah-wajah baru, perlu pergantian terhadap organ-organ di dalam kabinet yang sudah tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak presiden, ya silakan saja presiden," tuturnya.
Dirinya berpendapat, sebenarnya silang pendapat adalah hal yang wajar di dalam era demokrasi. Namun, khusus bagi jajaran Kabinet Kerja, sebaiknya silang pendapat itu tidak dilakukan di ruang terbuka.
"Karena kalau itu dilakukan di ruang terbuka, itu akan menimbulkan banyak efek misalnya efek ketidakkompakan tim pembantu presiden, kemudian bisa juga menimbulkan efek ketidakpastian pemerintah ini ya dalam membuat sebuah keputusan," katanya.
Maka itu, dia berharap silang pendapat antara Sudirman Said dengan Rizal Ramli itu dilakukan di ruang tertutup. "Jadi betul yang dikatakan presiden itu, ketika keputusan sudah diambil terhadap sesuatu di dalam rapat, baik rapat terbatas maupun rapat kabinet paripurna, ya itu seharusnya sudah menjadi putusan yang mengikat. Tidak boleh lagi ada suara-suara yang berbeda dari keputusan yang sudah diambil tersebut," imbuhnya.
Kendati demikian, lanjut dia, selama keputusan itu belum diambil atau disetujui secara bulat oleh presiden beserta para menterinya, silang pendapat diharapkan tidak dipublikasikan ke rakyat.
Diketahui, perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said belakangan ini dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela.
PILIHAN:
Soal Revisi UU Terorisme, Ini Kata Panglima TNI
Hamka Haq Ditunjuk Gantikan Junimart Jadi Wakil Ketua MKD
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar hasil Munas Riau, Tantowi Yahya mengakui bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi bisa saja presiden menyikapi konflik terbuka yang ada di antara menteri tersebut, menjadi pintu masuk bagi beliau untuk melaksanakan reshuffle jilid II," ujar Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Namun, jika reshuffle kabinet jilid II itu dilakukan nantinya diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan baru. "Ketika presiden itu menganggap bahwa perlu penyegaran, perlu wajah-wajah baru, perlu pergantian terhadap organ-organ di dalam kabinet yang sudah tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak presiden, ya silakan saja presiden," tuturnya.
Dirinya berpendapat, sebenarnya silang pendapat adalah hal yang wajar di dalam era demokrasi. Namun, khusus bagi jajaran Kabinet Kerja, sebaiknya silang pendapat itu tidak dilakukan di ruang terbuka.
"Karena kalau itu dilakukan di ruang terbuka, itu akan menimbulkan banyak efek misalnya efek ketidakkompakan tim pembantu presiden, kemudian bisa juga menimbulkan efek ketidakpastian pemerintah ini ya dalam membuat sebuah keputusan," katanya.
Maka itu, dia berharap silang pendapat antara Sudirman Said dengan Rizal Ramli itu dilakukan di ruang tertutup. "Jadi betul yang dikatakan presiden itu, ketika keputusan sudah diambil terhadap sesuatu di dalam rapat, baik rapat terbatas maupun rapat kabinet paripurna, ya itu seharusnya sudah menjadi putusan yang mengikat. Tidak boleh lagi ada suara-suara yang berbeda dari keputusan yang sudah diambil tersebut," imbuhnya.
Kendati demikian, lanjut dia, selama keputusan itu belum diambil atau disetujui secara bulat oleh presiden beserta para menterinya, silang pendapat diharapkan tidak dipublikasikan ke rakyat.
Diketahui, perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said belakangan ini dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela.
PILIHAN:
Soal Revisi UU Terorisme, Ini Kata Panglima TNI
Hamka Haq Ditunjuk Gantikan Junimart Jadi Wakil Ketua MKD
(kri)
