Priyo Ingin KPK dan Polisi Pantau Munas Golkar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian diminta untuk memantau pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar mendatang.

Peran dua lembaga tersebut dinilai mampu mendorong pelaksanaan munas yang bersih, sesuai dengan hasil kesepakatan rapat pleno Partai Golkar.

"Kami membuka diri untuk diawasi. Manakala ada hal-hal tampil super wah, itu agar penegak hukum bisa menggunakan kewenangannya," tutur Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Priyo Budi Santoso dalam diskusi di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016). (Baca juga: Ketua Umum Golkar Mendatang Diharapkan Bukan Orang Lama)

Ketua DPP Golkar hasil Munas Riau itu menyadari banyak kader ‎Partai Golkar yang menjadi pejabat negara di pemerintahan dan DPR. Tidak hanya kepolisian dan KPK, Priyo juga mengusulkam agar akademisi, cendekiawan, pengamat politik, serta aktivis antikorupsi ikut memantau pelaksanaan Munas Golkar.

"Itu lah pikiran-pikiran di rapat pleno kemarin," ungkap mantan Wakil Ketua DPR itu. (Baca juga:


PILIHAN:

Muktamar PPP Paling Lambat Digelar April