Politikus Golkar Ini Tak Setuju Nurdin Halid Ketua SC Munas
Politikus Golkar Ini Tak Setuju Nurdin Halid Ketua SC Munas
A
A
A
JAKARTA - Dinamika jelang pelaksanaan Munas Partai Golkar mulai terasa. Salah satunya tercermin dalam Rapat Harian DPP Partai Golkar pada Selasa 23 Februari 2016 malam.
Rapat tersebut telah mengusulkan susunan panitia Munas yang diketuai oleh Theo L Sambuaga selaku Ketua Penyelenggara Munas, Nurdin Halid selaku Ketua SC dan Zaunudin Amali selaku Ketua OC.
Namun demikian, masuknya nama Nurdin Halid dalam kepanitiaan dipertanyakan sejumlah pihak. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sebagian besar peserta Rapat Harian DPP Partai Golkar keberatan Nurdin Halid sebagai Ketua SC.
Doli menilai, Ketua Panitia atau SC Munas Golkar seharusnya ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsi pembidangan yang menangani urusan organisasi di DPP Golkar.
"Sebaiknya pimpinan panitia ditunjuk sesuai tupoksi pembidangan yang menangani urusan organisasi," kata Doli melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Rabu (24/2/2016).
Disebutkan Doli, Waketum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar adalah orang yang tepat ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara, Ketua SC, dan Ketua OC.
Menurut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah berulang kali mengemban amanat tersebut.
"Ada 31 Ketua Bidang dan Wakil Sekjen yang ada dalam DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas," ucap Doli.
Karena itu dia menilai perlu dipertegas dan dirinci mekanisme dan proses pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh panitia, yaitu dengan mengatifkan Rapat Pleno yang akan menjadi tempat panitia melaporkan kerjanya, kemudian dikritisi, dan diputuskan sebagai keputusan organisasi atau DPP.
Hal itu kata Doli, akan mengurangi distorsi atau penyalahan kewenangan dari individu-individu atau kolektif panitia. "Panitia dibentuk oleh DPP untuk menyelesaikan persiapan teknis penyelenggaraan Munas dan bertanggung jawab kepada DPP," tandasnya.
Pilihan:
Ahmad Dhani Kritik Revolusi Mental Jokowi dan Tambahnya Utang RI
Rapat tersebut telah mengusulkan susunan panitia Munas yang diketuai oleh Theo L Sambuaga selaku Ketua Penyelenggara Munas, Nurdin Halid selaku Ketua SC dan Zaunudin Amali selaku Ketua OC.
Namun demikian, masuknya nama Nurdin Halid dalam kepanitiaan dipertanyakan sejumlah pihak. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sebagian besar peserta Rapat Harian DPP Partai Golkar keberatan Nurdin Halid sebagai Ketua SC.
Doli menilai, Ketua Panitia atau SC Munas Golkar seharusnya ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsi pembidangan yang menangani urusan organisasi di DPP Golkar.
"Sebaiknya pimpinan panitia ditunjuk sesuai tupoksi pembidangan yang menangani urusan organisasi," kata Doli melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Rabu (24/2/2016).
Disebutkan Doli, Waketum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar adalah orang yang tepat ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara, Ketua SC, dan Ketua OC.
Menurut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah berulang kali mengemban amanat tersebut.
"Ada 31 Ketua Bidang dan Wakil Sekjen yang ada dalam DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas," ucap Doli.
Karena itu dia menilai perlu dipertegas dan dirinci mekanisme dan proses pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh panitia, yaitu dengan mengatifkan Rapat Pleno yang akan menjadi tempat panitia melaporkan kerjanya, kemudian dikritisi, dan diputuskan sebagai keputusan organisasi atau DPP.
Hal itu kata Doli, akan mengurangi distorsi atau penyalahan kewenangan dari individu-individu atau kolektif panitia. "Panitia dibentuk oleh DPP untuk menyelesaikan persiapan teknis penyelenggaraan Munas dan bertanggung jawab kepada DPP," tandasnya.
Pilihan:
Ahmad Dhani Kritik Revolusi Mental Jokowi dan Tambahnya Utang RI
(maf)
Explore More