SBY: 70 Persen Netizen Tolak Revisi UU KPK
Minggu, 21 Februari 2016 - 02:07 WIB
SBY: 70 Persen Netizen Tolak Revisi UU KPK
A
A
A
DEPOK - Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi 26 pendapat para netizen yang hadir dalam diskusi "Perlukah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Direvisi". Rata – rata, para netizen yanhg hadir menyuarakan pendapatnya menolak revisi UU KPK.
"Kita berharap suara Netizen suara rakyat bisa didengar, bukan hanya oleh Presiden, DPR RI, tapi semua pemimpin lembaga negara penegak hukum. Saudara-saudara kita di seluruh tanah air. Saya menyimak seksama pandangan netizen, saya catat akan sangat berguna. Terutama bagi partai Demokrat di dalam memantabkan sikap dan posisi sangat penting ini,” tegas SBY di Rafless Hills Cibubur, Depok, Sabtu (19/2/2016).
Ia menambahkan isu ini sudah menjadi perhatian seluruh rakyat. Ia mengapresiasi para netizen yang menjadi pengikutnya (follower) baik di media sosial Facebook dan Twitter. SBY menyebut ada 70 persen netizen yang menolak revisi UU KPK.
"Kegiatan ini sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk negara. Pemerintah, DPR RI dan lembaga lainnya," katanya.
"Saya berharap pemerintah mendengar. Saya senang, para netizen bukan hanya respond akun twitter dan FB, ribuan suara masuk dalam waktu 26 jam lepaskan pendapat. Sampaikan peta dan anatomi bahwa kurang lebih 70 persen tak setuju dilakukan revisi UU KPK. 12 persen setuju dengan catatan untuk diperkuat. 18 persen lain –lain tak langsung menyampaikan intinya," tambahnya.
Ia mengklaim bahwa suara netizen mewakili jutaan suara dan pendapat rakyat Indonesia. Netizen menyampaikan pandangan secara jernih, bebas, logis, dan tanpa kepentingan politik.
"Saya yakin rakyat Indonesia kedepan negara ini makin bersih dan bebas dari korupsi. Asumsi saya, ini sebagai semangat bagi penyelenggara negara baik walikota, gubernur, bupati, DPR, dan lembaga lainnya. Saya tahu publik sangat peduli dengan tegas dan jelas," paparnya.
Ia berharap agar tidak ada pelemahan terhadap KPK karena hal itu menentukan masa depan bangsa kedepan.
"Saya mengerti pendapat netizen yang muda-muda ini ingin masa depan cerah. Kalau pemberantasan tak agresif lalu pandang bulu maka masa depan bangsa bisa tak cerah. Memang berat, apalagi kalau dilemahkan dikendurkan bagaimana nasib negara kita di masa depan. Saya berterimakasih, saya akan teruskan ke forum, baik DPR maupun pemerintah," pungkasnya.
"Kita berharap suara Netizen suara rakyat bisa didengar, bukan hanya oleh Presiden, DPR RI, tapi semua pemimpin lembaga negara penegak hukum. Saudara-saudara kita di seluruh tanah air. Saya menyimak seksama pandangan netizen, saya catat akan sangat berguna. Terutama bagi partai Demokrat di dalam memantabkan sikap dan posisi sangat penting ini,” tegas SBY di Rafless Hills Cibubur, Depok, Sabtu (19/2/2016).
Ia menambahkan isu ini sudah menjadi perhatian seluruh rakyat. Ia mengapresiasi para netizen yang menjadi pengikutnya (follower) baik di media sosial Facebook dan Twitter. SBY menyebut ada 70 persen netizen yang menolak revisi UU KPK.
"Kegiatan ini sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk negara. Pemerintah, DPR RI dan lembaga lainnya," katanya.
"Saya berharap pemerintah mendengar. Saya senang, para netizen bukan hanya respond akun twitter dan FB, ribuan suara masuk dalam waktu 26 jam lepaskan pendapat. Sampaikan peta dan anatomi bahwa kurang lebih 70 persen tak setuju dilakukan revisi UU KPK. 12 persen setuju dengan catatan untuk diperkuat. 18 persen lain –lain tak langsung menyampaikan intinya," tambahnya.
Ia mengklaim bahwa suara netizen mewakili jutaan suara dan pendapat rakyat Indonesia. Netizen menyampaikan pandangan secara jernih, bebas, logis, dan tanpa kepentingan politik.
"Saya yakin rakyat Indonesia kedepan negara ini makin bersih dan bebas dari korupsi. Asumsi saya, ini sebagai semangat bagi penyelenggara negara baik walikota, gubernur, bupati, DPR, dan lembaga lainnya. Saya tahu publik sangat peduli dengan tegas dan jelas," paparnya.
Ia berharap agar tidak ada pelemahan terhadap KPK karena hal itu menentukan masa depan bangsa kedepan.
"Saya mengerti pendapat netizen yang muda-muda ini ingin masa depan cerah. Kalau pemberantasan tak agresif lalu pandang bulu maka masa depan bangsa bisa tak cerah. Memang berat, apalagi kalau dilemahkan dikendurkan bagaimana nasib negara kita di masa depan. Saya berterimakasih, saya akan teruskan ke forum, baik DPR maupun pemerintah," pungkasnya.
(nag)
