Diragukan, Konsistensi Demokrat-PKS Tolak Revisi UU KPK
Rabu, 17 Februari 2016 - 14:27 WIB
Diragukan, Konsistensi Demokrat-PKS Tolak Revisi UU KPK
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra meragukan konsistensi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai fraksi-fraksi yang menolak revisi UU KPK masih berubah sikap pada rapat paripurna pada Kamis 18 Februari 2016.
Menurut dia, sangat mungkin hanya Gerindra yang benar-benar menolak revisi UU tersebut.
"Resminya besok Kamis (17 Februari 2016). Ya kan besok (Kamis) Paripurna, apa yang kemarin mereka terima di Baleg, yang cuma Gerindra menolak. Apakah nanti di paripurna akan mereka tolak, jangan-jangan kita lagi sendirian," kata Desmond, Rabu (17/2/2016).
Desmond juga menambahkan, pengambilan keputusan terhadap revisi Undang -undang KPK bisa melalui mekanisme voting.
Namun dia masih berharap dalam paripurna nanti pengambilan keputusan revisi UU KPK dapat dilakukan secara musyawarah mufakat oleh 10 fraksi di DPR.
"Musyawarah akhirnya kalau tidak ketemu kita voting kan. Tidak mungkin ketemu kalau Gerindra menolak, kan musyawarah itu kan, pasti voting kan, ya sudah," katanya.
PILIHAN:
Tolak Revisi UU, Pengurus Demokrat Dukung KPK
Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai fraksi-fraksi yang menolak revisi UU KPK masih berubah sikap pada rapat paripurna pada Kamis 18 Februari 2016.
Menurut dia, sangat mungkin hanya Gerindra yang benar-benar menolak revisi UU tersebut.
"Resminya besok Kamis (17 Februari 2016). Ya kan besok (Kamis) Paripurna, apa yang kemarin mereka terima di Baleg, yang cuma Gerindra menolak. Apakah nanti di paripurna akan mereka tolak, jangan-jangan kita lagi sendirian," kata Desmond, Rabu (17/2/2016).
Desmond juga menambahkan, pengambilan keputusan terhadap revisi Undang -undang KPK bisa melalui mekanisme voting.
Namun dia masih berharap dalam paripurna nanti pengambilan keputusan revisi UU KPK dapat dilakukan secara musyawarah mufakat oleh 10 fraksi di DPR.
"Musyawarah akhirnya kalau tidak ketemu kita voting kan. Tidak mungkin ketemu kalau Gerindra menolak, kan musyawarah itu kan, pasti voting kan, ya sudah," katanya.
PILIHAN:
Tolak Revisi UU, Pengurus Demokrat Dukung KPK
(dam)
