Tolak Revisi UU, Pengurus Demokrat Dukung KPK
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Kedatangan mereka untuk menyatakan dukungan kepada pemimpin KPK yang menolak revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"DPP Partai Demokrat akan berikan dukungan penuh terhadap KPK untuk menolak revisi UU KPK," kata Ketua Departemen Urusan KPK DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, Rabu (17/2/2016).
Jemmy mengungkapkan agenda pemberantasan korupsi sudah menjadi keinginan rakyat Indonesia. Dengan begitu, kata dia, segala tindakan yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi mengingkari kehendak rakyat.
"Mengajukan revisi UU KPK dengan tujuan memperlemah kewenangan KPK pun bisa digolongkan sebagai tindakan yang kontra produktif," kata Jemmy. (Baca juga: Johan Budi: Presiden Konsisten Ingin Perkuat KPK)
Menurut dia, penolakan terhadap UU KPK sudah sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Ada anasir jahat dan agenda tertentu di balik upaya revisi UU KPK. Penolakan ini sesuai intruksi Ketua Umum," ucap Jemmy.
PILIHAN:
Pulang dari AS, Jokowi Akan Evaluasi Revisi UU KPK
Kedatangan mereka untuk menyatakan dukungan kepada pemimpin KPK yang menolak revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"DPP Partai Demokrat akan berikan dukungan penuh terhadap KPK untuk menolak revisi UU KPK," kata Ketua Departemen Urusan KPK DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, Rabu (17/2/2016).
Jemmy mengungkapkan agenda pemberantasan korupsi sudah menjadi keinginan rakyat Indonesia. Dengan begitu, kata dia, segala tindakan yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi mengingkari kehendak rakyat.
"Mengajukan revisi UU KPK dengan tujuan memperlemah kewenangan KPK pun bisa digolongkan sebagai tindakan yang kontra produktif," kata Jemmy. (Baca juga: Johan Budi: Presiden Konsisten Ingin Perkuat KPK)
Menurut dia, penolakan terhadap UU KPK sudah sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Ada anasir jahat dan agenda tertentu di balik upaya revisi UU KPK. Penolakan ini sesuai intruksi Ketua Umum," ucap Jemmy.
PILIHAN:
Pulang dari AS, Jokowi Akan Evaluasi Revisi UU KPK
(dam)