Menko PMK Permudah TKI Urus Dokumen
Menko PMK Permudah TKI Urus Dokumen
A
A
A
NUNUKAN - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meresmikan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Pusat pelatihan dan pemberdayaan yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kualitas TKI sekaligus memudahkan mereka dalam mengurus dokumen keimigrasian sehingga jumlah tenaga kerja ilegal yang masuk ke Malaysia dapat ditekan dan TKI memiliki posisi tawar yang tinggi.
"Negara memang harus hadir di daerah perbatasan untuk melindungi rakyatnya. Ini merupakan perwujudan dari Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Puan, Selasa (16/2/2015).
Puan menyebutkan, ada sekitar 2,5 juta TKI di Malaysia di mana 60% di antaranya merupakan tenaga kerja ilegal. Jika tidak segera ditangani dengan baik, kata Puan, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan.
Untuk itu, melalui program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan ini, pemerintah berupaya memberikan pelayanan satu atap yang dimulai dengan menyediakan tempat penampungan, mengurus data kependudukan, menerbitkan paspor.
Termasuk mengurus visa, memberikan pelatihan sampai dengan menempatkan mereka dalam bekerja. Semua ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan serta mendorong semua penempatan TKI secara legal. Sebab, hal itu akan memengaruhi posisi para TKI saat bekerja.
"One stop service ini kalau berjalan baik maka akan sangat berguna bagi warga negara Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia. Mereka akan lebih percaya diri, negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Program ini juga akan diterapkan di wilayah perbatasan lainnya seperti di Entikong dan Batam," katanya.
Dalam kesempatan itu, Puan meminta agar pusat pelayanan satu atap ini mencantumkan bagaimana proses dan pelayanan dalam mengurus dokumen. Tujuannya supaya para TKI paham dan mengetahui bagaimana prosesnya dan syarat yang harus dipenuhi.
"Jadi jangan sampai mereka berpikir di depan dicegat lagi oleh calo, nanti masyarakat merasa dibohongin dan berpikir tidak ada bedanya dengan lewat calo," kata Puan.
Tidak hanya para TKI yang mendapatkan perhatian, putri dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini menambahkan, pemerintah juga akan memfasilitasi pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan keluarga TKI yang berangkat secara resmi.
"Saya akan dorong Ibu Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Pendidikan untuk segera membangun rumah sakit-rumah sakit dan sekolah di perbatasan. Tanpa itu masa depan mereka akan ketinggalan yang kemudian mendorong mereka untuk hijrah, apakah itu bekerja atau sekolah," ucapnya.
PILIHAN:
HNW: Hubungan Taufik Ridho dan Sohibul Iman Baik-baik Saja
Eks Wali Kota Makassar Dituntut 8 Tahun Penjara
Pusat pelatihan dan pemberdayaan yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kualitas TKI sekaligus memudahkan mereka dalam mengurus dokumen keimigrasian sehingga jumlah tenaga kerja ilegal yang masuk ke Malaysia dapat ditekan dan TKI memiliki posisi tawar yang tinggi.
"Negara memang harus hadir di daerah perbatasan untuk melindungi rakyatnya. Ini merupakan perwujudan dari Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Puan, Selasa (16/2/2015).
Puan menyebutkan, ada sekitar 2,5 juta TKI di Malaysia di mana 60% di antaranya merupakan tenaga kerja ilegal. Jika tidak segera ditangani dengan baik, kata Puan, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan.
Untuk itu, melalui program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan ini, pemerintah berupaya memberikan pelayanan satu atap yang dimulai dengan menyediakan tempat penampungan, mengurus data kependudukan, menerbitkan paspor.
Termasuk mengurus visa, memberikan pelatihan sampai dengan menempatkan mereka dalam bekerja. Semua ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan serta mendorong semua penempatan TKI secara legal. Sebab, hal itu akan memengaruhi posisi para TKI saat bekerja.
"One stop service ini kalau berjalan baik maka akan sangat berguna bagi warga negara Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia. Mereka akan lebih percaya diri, negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Program ini juga akan diterapkan di wilayah perbatasan lainnya seperti di Entikong dan Batam," katanya.
Dalam kesempatan itu, Puan meminta agar pusat pelayanan satu atap ini mencantumkan bagaimana proses dan pelayanan dalam mengurus dokumen. Tujuannya supaya para TKI paham dan mengetahui bagaimana prosesnya dan syarat yang harus dipenuhi.
"Jadi jangan sampai mereka berpikir di depan dicegat lagi oleh calo, nanti masyarakat merasa dibohongin dan berpikir tidak ada bedanya dengan lewat calo," kata Puan.
Tidak hanya para TKI yang mendapatkan perhatian, putri dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini menambahkan, pemerintah juga akan memfasilitasi pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan keluarga TKI yang berangkat secara resmi.
"Saya akan dorong Ibu Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Pendidikan untuk segera membangun rumah sakit-rumah sakit dan sekolah di perbatasan. Tanpa itu masa depan mereka akan ketinggalan yang kemudian mendorong mereka untuk hijrah, apakah itu bekerja atau sekolah," ucapnya.
PILIHAN:
HNW: Hubungan Taufik Ridho dan Sohibul Iman Baik-baik Saja
Eks Wali Kota Makassar Dituntut 8 Tahun Penjara
(kri)
Explore More