Fraksi PAN: Demokrat-PKS Masih Dukung Revisi UU KPK
Jum'at, 12 Februari 2016 - 17:52 WIB
Fraksi PAN: Demokrat-PKS Masih Dukung Revisi UU KPK
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap menilai sikap Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait rencana revisi Undang-undang Nomor tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berubah.
Menurut Mulfachri, sikap Fraksi Partai Demokrat dan PKS tetap menerima revisi Undang-undang KPK untuk dilanjutkan ke Rapat Paripurna, untuk menjadi usul inisiatif DPR.
"Sepanjang belum disampaikan dalam forum resmi, menurut saya ya sikapnya sama seperti di Baleg (Badan Legislasi), hanya satu fraksi yang menolak," kata Mulfachri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Dia tidak sepakat jika Fraksi Partai Demokrat dan PKS dianggap balik badan atas revisi UU KPK tersebut.
Dia juga mengaku belum mendengar pernyataan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang mengklaim bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kadernya di DPR untuk menolak revisi itu. (Baca juga: Setelah Demokrat, PKS Tolak Lanjutkan Revisi UU KPK)
Mulfachri juga mengaku tidak mengetahui pernyataan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini yang mengatakan, hasil keputusan rapat pleno Fraksi PKS pada Kamis 11 Februari 2016 menyatakan menolak melanjutkan pembahasan terkait revisi UU KPK jika tujuannya melemahkan KPK.
"Media yang mempersepsikan sikap Demokrat dan PKS balik badan, enggak ada, saya belum dapat pemberitahuan, ddan sepengetahuan saya, belum ada," tuturnya.
PILIHAN:
Jokowi Ingatkan Gubernur Wujdukan Janji Kampanye
Menurut Mulfachri, sikap Fraksi Partai Demokrat dan PKS tetap menerima revisi Undang-undang KPK untuk dilanjutkan ke Rapat Paripurna, untuk menjadi usul inisiatif DPR.
"Sepanjang belum disampaikan dalam forum resmi, menurut saya ya sikapnya sama seperti di Baleg (Badan Legislasi), hanya satu fraksi yang menolak," kata Mulfachri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Dia tidak sepakat jika Fraksi Partai Demokrat dan PKS dianggap balik badan atas revisi UU KPK tersebut.
Dia juga mengaku belum mendengar pernyataan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang mengklaim bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kadernya di DPR untuk menolak revisi itu. (Baca juga: Setelah Demokrat, PKS Tolak Lanjutkan Revisi UU KPK)
Mulfachri juga mengaku tidak mengetahui pernyataan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini yang mengatakan, hasil keputusan rapat pleno Fraksi PKS pada Kamis 11 Februari 2016 menyatakan menolak melanjutkan pembahasan terkait revisi UU KPK jika tujuannya melemahkan KPK.
"Media yang mempersepsikan sikap Demokrat dan PKS balik badan, enggak ada, saya belum dapat pemberitahuan, ddan sepengetahuan saya, belum ada," tuturnya.
PILIHAN:
Jokowi Ingatkan Gubernur Wujdukan Janji Kampanye
(dam)
