Menkumham Bantah Perpanjangan SK Golkar Imbalan Dukung Pemerintah
Rabu, 03 Februari 2016 - 20:25 WIB
Menkumham Bantah Perpanjangan SK Golkar Imbalan Dukung Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menampik anggapan yang menyebutkan terbitnya SK perpanjangan bagi kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau sebagai hadiah dari dukungan partai beringin ke pemerintah.
"Enggak ada urusannya (dengan dukungan Golkar ke pemerintah)," ucap Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016).
Yasonna mengatakan, perpanjangan SK kepengurusan Golkar hasil Munas Riau sengaja diberikan sebagai pemacu agar dua kubu yang telah lama berseteru segera rujuk.
Yasonna pun mengaku menyambut baik itikad Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono yang kini bersama-sama mendukung agar sengketa politik di internal Golkar bisa diselesaikan melalui Munas Rekonsiliasi.
"Niat baik kita saja lah (beri perpanjangan SK). Ibarat suami istri-bekerja, berkelahi, minta cerai. Lebih baik rujuk," ucap Yasonna.
PILIHAN:
Gatot Sebut Surya Paloh Minta Jatah 4 SKPD Sumut
Kekhawatiran Jaksa Agung Atas Panja Freeport Tak Berdasar
"Enggak ada urusannya (dengan dukungan Golkar ke pemerintah)," ucap Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016).
Yasonna mengatakan, perpanjangan SK kepengurusan Golkar hasil Munas Riau sengaja diberikan sebagai pemacu agar dua kubu yang telah lama berseteru segera rujuk.
Yasonna pun mengaku menyambut baik itikad Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono yang kini bersama-sama mendukung agar sengketa politik di internal Golkar bisa diselesaikan melalui Munas Rekonsiliasi.
"Niat baik kita saja lah (beri perpanjangan SK). Ibarat suami istri-bekerja, berkelahi, minta cerai. Lebih baik rujuk," ucap Yasonna.
PILIHAN:
Gatot Sebut Surya Paloh Minta Jatah 4 SKPD Sumut
Kekhawatiran Jaksa Agung Atas Panja Freeport Tak Berdasar
(kri)
