Nasir Djamil Sebut Pansus Freeport Penting untuk Kedaulatan RI
Senin, 01 Februari 2016 - 15:12 WIB
Nasir Djamil Sebut Pansus Freeport Penting untuk Kedaulatan RI
A
A
A
JAKARTA - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport yang terus menjadi perbincangan di parlemen, jika terbentuk kemudian sesungguhnya untuk menyelamatkan energi serta kedaulatan Republik Indonesia (RI) dari bancakan asing.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil. Menurut Nasir, selain itu kita juga harus mandiri dalam bidang energi, jika tidak, posisi Indonesia akan sangat rapuh.
“Jadi menurut saya, dengan kompleksitas masalah yang besar, menyangkut perusahaan besar, dan juga orang-orang besar yang nanti akan dimintai keterangannya, maka paling pas dibentuk Pansus Freeport,” kata Nasir Djamil lewat per rilis kepada Sindonews, Senin (1/2/2016).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, Pansus memiliki kewenangan yang lebih tinggi ketimbang Panitia Kerja atau Panja. Sebab penanggungjawab Pansus langsung Pemimpin DPR, sedangkan Panja, cukup pimpinan komisi bersangkutan saja.
“Mengingat banyak persoalan yang mengitari Freeport, lalu daya ungkitnya juga besar, jalan yang efektif ya bentuk Pansus untuk menuntaskan masalah yang selama ini menjadi pertanyaan publik,” tambah Nasir.
Nasir menegaskan, Pansus Freeport yang akan dibentuk hendaknya menghindari kesan sebagai bentuk intervensi politik. Pansus harus menjadi instrumen DPR mengurai dan memberikan solusi bagi persoalan Freeport dan juga problematika investasi pertambangan selama ini.
“Jadi fokus pada penyelidikan masalah yang akan dibereskan dan hilangkan kesan politisasi,” tambahnya.
Karena itu lanjut politisi yang dikenal cukup vokal ini, Pansus harus memiliki data yang kuat, akurat dan dalil yang juga sangat kuat. Sehingga dalam bekerja, Pansus dibekali perangkat yang memadai.
“Mengapa Pansus yang sudah bergulir lama ini belum terbentuk, mungkin karena DPR sedang melengkapi data dan fakta-fakta yang lebih kuat,” ucap Nasir.
Ditanya mengenai sikap fraksi, Nasir mengungkapkan, sepanjang anggota memiliki argumentasi dan didukung data serta fakta yang akurat soal pentingnya Pansus Freeport, fraksi akan mengikutinya.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil. Menurut Nasir, selain itu kita juga harus mandiri dalam bidang energi, jika tidak, posisi Indonesia akan sangat rapuh.
“Jadi menurut saya, dengan kompleksitas masalah yang besar, menyangkut perusahaan besar, dan juga orang-orang besar yang nanti akan dimintai keterangannya, maka paling pas dibentuk Pansus Freeport,” kata Nasir Djamil lewat per rilis kepada Sindonews, Senin (1/2/2016).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, Pansus memiliki kewenangan yang lebih tinggi ketimbang Panitia Kerja atau Panja. Sebab penanggungjawab Pansus langsung Pemimpin DPR, sedangkan Panja, cukup pimpinan komisi bersangkutan saja.
“Mengingat banyak persoalan yang mengitari Freeport, lalu daya ungkitnya juga besar, jalan yang efektif ya bentuk Pansus untuk menuntaskan masalah yang selama ini menjadi pertanyaan publik,” tambah Nasir.
Nasir menegaskan, Pansus Freeport yang akan dibentuk hendaknya menghindari kesan sebagai bentuk intervensi politik. Pansus harus menjadi instrumen DPR mengurai dan memberikan solusi bagi persoalan Freeport dan juga problematika investasi pertambangan selama ini.
“Jadi fokus pada penyelidikan masalah yang akan dibereskan dan hilangkan kesan politisasi,” tambahnya.
Karena itu lanjut politisi yang dikenal cukup vokal ini, Pansus harus memiliki data yang kuat, akurat dan dalil yang juga sangat kuat. Sehingga dalam bekerja, Pansus dibekali perangkat yang memadai.
“Mengapa Pansus yang sudah bergulir lama ini belum terbentuk, mungkin karena DPR sedang melengkapi data dan fakta-fakta yang lebih kuat,” ucap Nasir.
Ditanya mengenai sikap fraksi, Nasir mengungkapkan, sepanjang anggota memiliki argumentasi dan didukung data serta fakta yang akurat soal pentingnya Pansus Freeport, fraksi akan mengikutinya.
(maf)
