Humanika: Sejak Awal Publik Khawatir Kejagung Diintervensi Parpol
Minggu, 31 Januari 2016 - 16:55 WIB
Humanika: Sejak Awal Publik Khawatir Kejagung Diintervensi Parpol
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni tidak terkejut apabila kinerja Kejaksaan Agung dinilai jauh dari memuaskan.
Menurut dia, laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menunjukkan buruknya kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengonfirmasi kenyataan bahwa kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo tanpa gebrakan. (Baca juga: Hasil Evaluasi Akuntabilitas, Kinerja Kejaksaan Agung Paling Buruk)
Sya'roni menilai buruknya kinerja Kejagung sudah diprediksi sejak awal oleh banyak pihak. Bahkan saat pelantikan Prasetyo, banyak pihak yang menyuarakan penolakan karena memiliki latar belakang anggota partai politik. “Penolakan terjadi lantaran publik khawatir akan terjadinya intervensi parpol,” ujar Sya’roni, Minggu (31/1/2016).
Menurut dia, keraguan publik mulai terbukti dari rentetan kasus besar yang ditangani Kejagung hingga kini belum ada yang sampai ke pengadilan. Lebih memprihatinkan, kata dia, nama Jaksa Agung dikait-kaitkan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Sumatera Utara. “Inilah yang mencoreng institusi kejaksaan”, kata Sya’roni.
Dia mengibaratkan saat ini "alarm sudah berbunyi" yang menandai bahwa kondisi Kejagung memprihatinkan. (Baca juga: Respons Jaksa Agung Soal Lembaganya Dapat Rapor Merah)
Oleh karena itu, kata dia, Kejagung perlu diselematkan. Tidak ada jalan lain, kata dia, meminta keikhlasan Prasetyo untuk melepas jabatan Jaksa Agung.
PILIHAN:
Masinton Pasaribu Bantah Pukul Staf Ahli DPR
Menurut dia, laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menunjukkan buruknya kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengonfirmasi kenyataan bahwa kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo tanpa gebrakan. (Baca juga: Hasil Evaluasi Akuntabilitas, Kinerja Kejaksaan Agung Paling Buruk)
Sya'roni menilai buruknya kinerja Kejagung sudah diprediksi sejak awal oleh banyak pihak. Bahkan saat pelantikan Prasetyo, banyak pihak yang menyuarakan penolakan karena memiliki latar belakang anggota partai politik. “Penolakan terjadi lantaran publik khawatir akan terjadinya intervensi parpol,” ujar Sya’roni, Minggu (31/1/2016).
Menurut dia, keraguan publik mulai terbukti dari rentetan kasus besar yang ditangani Kejagung hingga kini belum ada yang sampai ke pengadilan. Lebih memprihatinkan, kata dia, nama Jaksa Agung dikait-kaitkan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Sumatera Utara. “Inilah yang mencoreng institusi kejaksaan”, kata Sya’roni.
Dia mengibaratkan saat ini "alarm sudah berbunyi" yang menandai bahwa kondisi Kejagung memprihatinkan. (Baca juga: Respons Jaksa Agung Soal Lembaganya Dapat Rapor Merah)
Oleh karena itu, kata dia, Kejagung perlu diselematkan. Tidak ada jalan lain, kata dia, meminta keikhlasan Prasetyo untuk melepas jabatan Jaksa Agung.
PILIHAN:
Masinton Pasaribu Bantah Pukul Staf Ahli DPR
(dam)
