Program Pemerintahan Jokowi Dinilai Salah Sasaran
Selasa, 26 Januari 2016 - 19:33 WIB
Program Pemerintahan Jokowi Dinilai Salah Sasaran
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diminta segera memperbaiki program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan administrasi yang khusus diberikan kepada masyarakat Bajo.
Program Pemerintahan Jokowi selama ini dinilai salah sasaran. Kebijakan Pemerintahan Jokowi dinilai mengakibatkan masyarakat Bajo semakin terpinggirkan.
"Selama ini dalam segi pendidikan, masyarakat Bajo mengalami ketertinggalan. Di mana guru yang dikirim dari pusat paling lama bertahan di kepulauan dalam satu bulan hanya satu minggu, tiga minggunya mereka pulang kampung," ujar presiden adat suku Bajo seluruh Indonesia, Abdul Manan ketika menyampaikan keluhaannya kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa (26/1/2016).
Dia berharap ada perubahan dalam sektor pendidikan. Artinya, kata dia, pemerintah lebih baik memberdayakan anak pulau untuk dicetak menjadi guru sepenuhnya, sehingga mereka dapat menjadi guru bagi anak-anak Bajo.
"Tinggal pemerintah menurunkan great bagi mereka agar dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Mereka tidak mungkin dapat bersaing dengan masyarkat di kota kalau tidak ada kebijaksanaan dari pemerintah," ucapnya.
Berdasarkan faktor administrasi, lanjutnya, belum semua masyarkat suku Bajo memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Harusnya persoalan itu tidak boleh terjadi jika pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat Bajo. "Saya kira pemerintah harus melihat Suku Bajo secara berbeda," tandasnya.
Mendengar keluhan tersebut, Ketua Umum PKB yang biasa disapa Cak Imin berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat Bajo kepada Jokowi dan menteri terkait. "Saya yakin Pak Jokowi memiliki perhatian lebih kepada Suku Bajo. Saya akan mencoba menyampaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat Bajo ini," janjinya.
Baca: Pidato Jokowi Gambarkan Ketidakpastian Program Pemerintah.
Program Pemerintahan Jokowi selama ini dinilai salah sasaran. Kebijakan Pemerintahan Jokowi dinilai mengakibatkan masyarakat Bajo semakin terpinggirkan.
"Selama ini dalam segi pendidikan, masyarakat Bajo mengalami ketertinggalan. Di mana guru yang dikirim dari pusat paling lama bertahan di kepulauan dalam satu bulan hanya satu minggu, tiga minggunya mereka pulang kampung," ujar presiden adat suku Bajo seluruh Indonesia, Abdul Manan ketika menyampaikan keluhaannya kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa (26/1/2016).
Dia berharap ada perubahan dalam sektor pendidikan. Artinya, kata dia, pemerintah lebih baik memberdayakan anak pulau untuk dicetak menjadi guru sepenuhnya, sehingga mereka dapat menjadi guru bagi anak-anak Bajo.
"Tinggal pemerintah menurunkan great bagi mereka agar dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Mereka tidak mungkin dapat bersaing dengan masyarkat di kota kalau tidak ada kebijaksanaan dari pemerintah," ucapnya.
Berdasarkan faktor administrasi, lanjutnya, belum semua masyarkat suku Bajo memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Harusnya persoalan itu tidak boleh terjadi jika pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat Bajo. "Saya kira pemerintah harus melihat Suku Bajo secara berbeda," tandasnya.
Mendengar keluhan tersebut, Ketua Umum PKB yang biasa disapa Cak Imin berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat Bajo kepada Jokowi dan menteri terkait. "Saya yakin Pak Jokowi memiliki perhatian lebih kepada Suku Bajo. Saya akan mencoba menyampaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat Bajo ini," janjinya.
Baca: Pidato Jokowi Gambarkan Ketidakpastian Program Pemerintah.
(kur)
