Rotasi Anggota di Komisi & AKD, Internal Fraksi Golkar Bergejolak
A
A
A
JAKARTA - Rotasi di komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di Fraksi Golkar menimbulkan gejolak di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam yang mempertanyakan dasar pengangkatan Kahar Muzakir menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Golkar dalam rotasi yang dilakukan Kamis 21 Januari 2016 lalu.
Ridwan menilai, pengangkatan Kahar menjadi Ketua Banggar tidak tepat. Pasalnya, kinerja Kahar di Komisi X sangat buruk. Ridwan menyebutkan, kolega separtainya itu jarang hadir dalam rapat-rapat dan tidak taat atas kebijakan Ketua Poksi X Fraksi Golkar DPR.
"Saudara Kahar selalu bermain sendiri, tidak taat atas keputusan Fraksi Partai Golkar khususnya. Masalah anggaran-anggaran yang harus diperjuangkan di Banggar," ujar Ridwan melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Sabtu (23/1/2016).
Karenanya, Ridwan meminta Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) untuk menarik kembali surat keputusan menempatkan Kahar sebagai Ketua Banggar. Dia juga mengusulkan agar calon pemimpin Banggar DPR harus mendapatkan clearence dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ketua Banggar harus orang yang bersih. Orang yang terindikasi sudah diperiksa oleh KPK dijadikan Ketua Banggar, enggak bener itu," tegas Ridwan.
PILIHAN:
Komisi III Akan Panggil Kapolri Bahas Persoalan Gafatar
KontraS: Persoalan Gafatar Bukti Pemerintah Gagal
Adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam yang mempertanyakan dasar pengangkatan Kahar Muzakir menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Golkar dalam rotasi yang dilakukan Kamis 21 Januari 2016 lalu.
Ridwan menilai, pengangkatan Kahar menjadi Ketua Banggar tidak tepat. Pasalnya, kinerja Kahar di Komisi X sangat buruk. Ridwan menyebutkan, kolega separtainya itu jarang hadir dalam rapat-rapat dan tidak taat atas kebijakan Ketua Poksi X Fraksi Golkar DPR.
"Saudara Kahar selalu bermain sendiri, tidak taat atas keputusan Fraksi Partai Golkar khususnya. Masalah anggaran-anggaran yang harus diperjuangkan di Banggar," ujar Ridwan melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Sabtu (23/1/2016).
Karenanya, Ridwan meminta Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) untuk menarik kembali surat keputusan menempatkan Kahar sebagai Ketua Banggar. Dia juga mengusulkan agar calon pemimpin Banggar DPR harus mendapatkan clearence dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ketua Banggar harus orang yang bersih. Orang yang terindikasi sudah diperiksa oleh KPK dijadikan Ketua Banggar, enggak bener itu," tegas Ridwan.
PILIHAN:
Komisi III Akan Panggil Kapolri Bahas Persoalan Gafatar
KontraS: Persoalan Gafatar Bukti Pemerintah Gagal
(kri)