Perpres dan Perppu Antikekerasan terhadap Anak Segera Terbit
Rabu, 20 Januari 2016 - 22:04 WIB
Perpres dan Perppu Antikekerasan terhadap Anak Segera Terbit
A
A
A
JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pencegahan serta penanggulangan tindak kekerasan dan penindasan atau bullying terhadap anak segera diterbitkan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dua peraturan itu diterbitkan agar ke depan anak-anak terhindar dari kekerasan seksual, fisik maupun psikis.
Adapun Perpres yang akan diterbitkan terkait kekerasan atau bullying, sedangkan Perppu terkait hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak.
"Presiden telah menyetujui untuk dikeluarkan Perppu dan Perpres," kata Pramono Anung usai rapat kabinet terbatas tentang pencegahan tindak kekerasan dan penindasan atau bullying terhadap anak-anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Pramono mengatakan, rapat kabinet terbatas itu menyarankan agar istilah bullying diganti dengan perundungan atau tindakan kekerasan. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan mengungkapkan, 84 persen siswa di Indonesia mengalami kekerasan.
Lebih lanjut dia membeberkan, 75 persen siswa mengakui melakukan kekerasan di sekolah. "Bila tak dilakukan langkah extraordinary enggak pernah selesai," kata Anis Baswedan dalam kesempatan sama.
Anis menambahkan, ke depan sekolah wajib melaporkan setiap kejadian kekerasan terhadap siswanya. Jika persoalan kekerasan berat, bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Sementara itu Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengakui bahwa tindak kekerasan terhadap anak-anak saat ini semakin marak.
"Karena itu presiden memerintahkan bahwa segera dikeluarkan Perpres mengenai koordinasi atau sinergi pada semua Kementerian/Lembaga terkait untuk bisa melakukan tindakan, pertama penanggulangan, kemudian sanksi dan kemudian pencegahan," ujar Puan dalam kesempatan sama.
Dia menambahkan, bahwa negara hadir dalam mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak-anak. "Dari hasil data atau laporan yang ada, semua tindakan kekerasan terjadi oleh orang-orang terdekatnya apakah itu keluarga, bisa ayah, ayah tiri, kakak, om, sepupu bahkan temannya sendiri yang biasa berada dalam lingkungannya," ucap Puan.
Sedangkan penerbitan Perppu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius untuk memberikan sanksi kepada para predator atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak.
"Bahwa predator ini harus diberikan sanksi lebih yaitu salah satunya dikebiri dengan obat kimia, sehingga kemudian ada efek jera bagi para predator untuk tidak kembali melakukan hal-hal seperti itu, ada efek jeranya," imbuh Puan.
Pilihan:
2 Aktor Skandal Freeport Mundur, Sekarang Giliran Sudirman Said
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dua peraturan itu diterbitkan agar ke depan anak-anak terhindar dari kekerasan seksual, fisik maupun psikis.
Adapun Perpres yang akan diterbitkan terkait kekerasan atau bullying, sedangkan Perppu terkait hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak.
"Presiden telah menyetujui untuk dikeluarkan Perppu dan Perpres," kata Pramono Anung usai rapat kabinet terbatas tentang pencegahan tindak kekerasan dan penindasan atau bullying terhadap anak-anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Pramono mengatakan, rapat kabinet terbatas itu menyarankan agar istilah bullying diganti dengan perundungan atau tindakan kekerasan. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan mengungkapkan, 84 persen siswa di Indonesia mengalami kekerasan.
Lebih lanjut dia membeberkan, 75 persen siswa mengakui melakukan kekerasan di sekolah. "Bila tak dilakukan langkah extraordinary enggak pernah selesai," kata Anis Baswedan dalam kesempatan sama.
Anis menambahkan, ke depan sekolah wajib melaporkan setiap kejadian kekerasan terhadap siswanya. Jika persoalan kekerasan berat, bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Sementara itu Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengakui bahwa tindak kekerasan terhadap anak-anak saat ini semakin marak.
"Karena itu presiden memerintahkan bahwa segera dikeluarkan Perpres mengenai koordinasi atau sinergi pada semua Kementerian/Lembaga terkait untuk bisa melakukan tindakan, pertama penanggulangan, kemudian sanksi dan kemudian pencegahan," ujar Puan dalam kesempatan sama.
Dia menambahkan, bahwa negara hadir dalam mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak-anak. "Dari hasil data atau laporan yang ada, semua tindakan kekerasan terjadi oleh orang-orang terdekatnya apakah itu keluarga, bisa ayah, ayah tiri, kakak, om, sepupu bahkan temannya sendiri yang biasa berada dalam lingkungannya," ucap Puan.
Sedangkan penerbitan Perppu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius untuk memberikan sanksi kepada para predator atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak.
"Bahwa predator ini harus diberikan sanksi lebih yaitu salah satunya dikebiri dengan obat kimia, sehingga kemudian ada efek jera bagi para predator untuk tidak kembali melakukan hal-hal seperti itu, ada efek jeranya," imbuh Puan.
Pilihan:
2 Aktor Skandal Freeport Mundur, Sekarang Giliran Sudirman Said
(maf)
