Aspek Pencegahan Faktor Utama Atasi Terorisme
Selasa, 19 Januari 2016 - 20:31 WIB
Aspek Pencegahan Faktor Utama Atasi Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam pencegahan terorisme. Maka itu, masyarakat dituntut untuk peka dan selektif dalam mengamankan lingkungannya dari kemungkinan dijadikan tempat tinggal pelaku.
Masyarakat juga dituntut untuk meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, yaitu Pancasila serta memperkuat pemahaman agama Islam yang moderat terutama bagi umat muslim.
"Ke depan aspek pencegahan menjadi sangat penting dan merupakan kerja besar pemerintah bersama elemen-elemen masyarakat," ujar anggota Komisi III DPR, Asrul Sani, Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Menurutnya, aksi terorisme tidak bisa dihabisi dengan cara penindakan. Apalagi, ketika proses penindakan itu mengesampingkan sisi-sisi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjauhi prinsip-prinsip due process of law yang benar.
"Program deradikalisasi, misalnya perlu lebih diintensifkan dan diekstensifkan dengan kerja sama dengan seluruh jajaran pemerintah, lembaga negara, dan organisasi kemasyarakatan,"ucapnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait keberadaan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), dia menilai ada beberapa faktor. Dia menyebutkan, ISIS merupakan gerakan radikal yang harus diperangi, karena melakukan kejahatan kemanusiaan dalam skala luas.
Namun, dari sudut pandang lainnya, ISIS juga harus dipahami sebagai respons sekelompok radikal umat Islam yang di belakangnya adalah kekuatan untuk mengacak-acak masyarakat Islam terhadap ketidakadilan barat dalam menyikapi masalah kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan politik.
"Dalam konteks sudut pandang yang terakhir ini, maka sebagai pemerintahan yang mayoritas rakyatnya adalah umat Islam. Pemerintah Indonesia perlu lebih kritis dalam merespons sikap-sikap barat ketika bersentuhan dengan dunia dan masyarakat Islam," jelasnya.
Baca: Penanganan Terorisme Butuh Keadilan.
Masyarakat juga dituntut untuk meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, yaitu Pancasila serta memperkuat pemahaman agama Islam yang moderat terutama bagi umat muslim.
"Ke depan aspek pencegahan menjadi sangat penting dan merupakan kerja besar pemerintah bersama elemen-elemen masyarakat," ujar anggota Komisi III DPR, Asrul Sani, Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Menurutnya, aksi terorisme tidak bisa dihabisi dengan cara penindakan. Apalagi, ketika proses penindakan itu mengesampingkan sisi-sisi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjauhi prinsip-prinsip due process of law yang benar.
"Program deradikalisasi, misalnya perlu lebih diintensifkan dan diekstensifkan dengan kerja sama dengan seluruh jajaran pemerintah, lembaga negara, dan organisasi kemasyarakatan,"ucapnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait keberadaan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), dia menilai ada beberapa faktor. Dia menyebutkan, ISIS merupakan gerakan radikal yang harus diperangi, karena melakukan kejahatan kemanusiaan dalam skala luas.
Namun, dari sudut pandang lainnya, ISIS juga harus dipahami sebagai respons sekelompok radikal umat Islam yang di belakangnya adalah kekuatan untuk mengacak-acak masyarakat Islam terhadap ketidakadilan barat dalam menyikapi masalah kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan politik.
"Dalam konteks sudut pandang yang terakhir ini, maka sebagai pemerintahan yang mayoritas rakyatnya adalah umat Islam. Pemerintah Indonesia perlu lebih kritis dalam merespons sikap-sikap barat ketika bersentuhan dengan dunia dan masyarakat Islam," jelasnya.
Baca: Penanganan Terorisme Butuh Keadilan.
(kur)
