Jokowi dan Pemimpin Lembaga Tinggi Bahas Terorisme
Selasa, 19 Januari 2016 - 11:12 WIB
Jokowi dan Pemimpin Lembaga Tinggi Bahas Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan konsultasi dengan para pemimpin lembaga tinggi negara.
Pertemuan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pertemuan tersebut membahas persoalan terorisme secara khusus.
"Sebenarnya pemerintah jauh-jauh hari telah deteksi dini bahwa akan ada tindakan terorisme yang mereka sebut dengan melakukan 'konser', tapi karena kewenangan atau payung hukum tidak bisa dilakukan maka pada waktu hanya 19 orang yang dengan bukti kuat untuk ditangkap Densus 88 waktu itu," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Dia menambahkan dari peristiwa serangan teror di kawasan Sarinah, perlu ada perbaikan terkait upaya preventif maupun deradikalisasi.
"Dua hal yang kemudian jadi bahasan apakah kemudian, masuk dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme atau kemudian seperti yang diusulkan Ketua DPR Ade Komarudin yang mengusulkan lebih singkat melalui Perppu," katanya.
PILIHAN:
10 Fraksi DPR Sepakat Pengurangan Reses dan Larangan Kunker
Pertemuan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pertemuan tersebut membahas persoalan terorisme secara khusus.
"Sebenarnya pemerintah jauh-jauh hari telah deteksi dini bahwa akan ada tindakan terorisme yang mereka sebut dengan melakukan 'konser', tapi karena kewenangan atau payung hukum tidak bisa dilakukan maka pada waktu hanya 19 orang yang dengan bukti kuat untuk ditangkap Densus 88 waktu itu," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Dia menambahkan dari peristiwa serangan teror di kawasan Sarinah, perlu ada perbaikan terkait upaya preventif maupun deradikalisasi.
"Dua hal yang kemudian jadi bahasan apakah kemudian, masuk dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme atau kemudian seperti yang diusulkan Ketua DPR Ade Komarudin yang mengusulkan lebih singkat melalui Perppu," katanya.
PILIHAN:
10 Fraksi DPR Sepakat Pengurangan Reses dan Larangan Kunker
(dam)
