Pesan JK Soal Polemik Golkar yang Tak Kunjung Selesai
Jum'at, 08 Januari 2016 - 06:29 WIB
Pesan JK Soal Polemik Golkar yang Tak Kunjung Selesai
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menilai persoalan dualisme kepengurusan Partai Golkar, bisa diselesaikan dengan menyatukan keduanya.
Hal itu dikatakan JK ketika dirinya bertemua dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
"Ya memamg pada ujungnya ialah Golkar sendiri sebagaimana yang kita rancang bersatu dulu, menyelesaikan dulu baru kemudian melihatnya ke depan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 7 Januari 2016.
"Tergantung kalau ini memang (hasil Munas) Riau, ya kalau Riau itu sudah selesai. Jadi harus ada rekonsiliasi, kemudian rapimnas setelah itu. Harus begitu," imbuhnya.
Diakui JK, sebelumnya Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Golkar kubu Bali bisa jadi pengurus Golkar yang sah.
"Karena keputusan MA dengan jelas dikatakan bahwa MA (Mahkamah Agung) menerima sebagian, menolak sebagian. Yang diterima ialah mencabut SK Menkumham yang mengesahkan Ancol. Yang ditolak selebihnya. Artinya yang ditolak ialah pengesahan Bali. Kan gitu kan?" ungkap JK.
Mengenai ada yang berpendapat soal kevakuman Golkar, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, karena itu harus ada kedua belah pihak harus bersatu baru membikin Rapimnas kemudian menuju ke Munas.
JK tak masalah dengan adanya pergerakan yang dilakukan tokoh senior Golkar seperti Akbar Tanjung dan BJ Habibie agar Golkar bisa kembali bersatu.
"Ya semua itu bagian yang perlu diselesaikan. Karena kalau di partai ini sudah di partainya tidak kompak, otomatis di dalam ada masalah," tandasnya.
Pilihan:
Ditinggal Koalisi, Gerindra Tak Masalah Sendirian di KMP
Hal itu dikatakan JK ketika dirinya bertemua dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
"Ya memamg pada ujungnya ialah Golkar sendiri sebagaimana yang kita rancang bersatu dulu, menyelesaikan dulu baru kemudian melihatnya ke depan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 7 Januari 2016.
"Tergantung kalau ini memang (hasil Munas) Riau, ya kalau Riau itu sudah selesai. Jadi harus ada rekonsiliasi, kemudian rapimnas setelah itu. Harus begitu," imbuhnya.
Diakui JK, sebelumnya Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Golkar kubu Bali bisa jadi pengurus Golkar yang sah.
"Karena keputusan MA dengan jelas dikatakan bahwa MA (Mahkamah Agung) menerima sebagian, menolak sebagian. Yang diterima ialah mencabut SK Menkumham yang mengesahkan Ancol. Yang ditolak selebihnya. Artinya yang ditolak ialah pengesahan Bali. Kan gitu kan?" ungkap JK.
Mengenai ada yang berpendapat soal kevakuman Golkar, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, karena itu harus ada kedua belah pihak harus bersatu baru membikin Rapimnas kemudian menuju ke Munas.
JK tak masalah dengan adanya pergerakan yang dilakukan tokoh senior Golkar seperti Akbar Tanjung dan BJ Habibie agar Golkar bisa kembali bersatu.
"Ya semua itu bagian yang perlu diselesaikan. Karena kalau di partai ini sudah di partainya tidak kompak, otomatis di dalam ada masalah," tandasnya.
Pilihan:
Ditinggal Koalisi, Gerindra Tak Masalah Sendirian di KMP
(maf)
