Masinton Minta Kementerian LHK Perkuat Bukti dan Data
Masinton Minta Kementerian LHK Perkuat Bukti dan Data
A
A
A
JAKARTA - Protes dan kritik terhadap majelis hakim yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan sebaliknya memenangkan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dalam kaitan kasus dugaan pembakaran lahan di PN Palembang akhir tahun 2015 lalu, karena publik melihat masalah itu tak utuh.
"Karena melihatnya sepotong-sepotong, maka komentarnya pun sepotong sepotong. Jadi LSM mestinya mengedukasi masyarakat, dengan memberi informasi utuh soal ini, jangan sebaliknya mengkompori terus, sehingga publik mencerca hakim," kata Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dalam kaitan putusan PN Palembang, menurutnya hakim mengambil putusan berdasarkan data formal.
"Nah mengapa pihak swasta atau PT BMH yang dimenangkan, bisa jadi karena bukti-bukti gugatan yang diajukan Kementerian LHK sangat lemah dan mudah dipatahkan dalam proses peradilan," ucap Masinton.
Karena itu Masinton menyarankan pada Kementerian LHK untuk serius dalam mengajukan banding, kalau tidak dan datanya juga lemah, pasti kalah dan ini memalukan.
Sebelumnya pimpinan Komisi IV DPR yang membidangi kehutanan dan pertanian dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo menilai, apa yang dilakukan hakim berdasarkan data-data yang ada.
"Kalau putusannya PT BMH yang dimenangkan, karena bukti gugatan Kementerian LKH sangat lemah," tambahnya.
(Baca juga: Firman Subagyo Minta Publik dan Pemerintah Evaluasi UU Kehutanan)
Karena itu Firman Subagyo mengimbau masyarakat, LSM dan mereka yang tak puas dengan hasil putusan itu, jangan tendensius pada hakim.
“Lihat masalahnya secara menyeluruh,” tambahnya.
Menyangkut regulasi dan Undang-undang (UU) tentang Kehutanan, menurut Firman Subagyo, banyak yang harus diperbaiki atau direvisi.
"Karena itu Pemerintah harus mau dan serius membahas revisi UU," kata Firman yang juga pemimpin Baleg DPR ini.
Pilihan:
Amien Rais Sebut Ada Menteri Lebih Superior dari Jokowi
"Karena melihatnya sepotong-sepotong, maka komentarnya pun sepotong sepotong. Jadi LSM mestinya mengedukasi masyarakat, dengan memberi informasi utuh soal ini, jangan sebaliknya mengkompori terus, sehingga publik mencerca hakim," kata Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dalam kaitan putusan PN Palembang, menurutnya hakim mengambil putusan berdasarkan data formal.
"Nah mengapa pihak swasta atau PT BMH yang dimenangkan, bisa jadi karena bukti-bukti gugatan yang diajukan Kementerian LHK sangat lemah dan mudah dipatahkan dalam proses peradilan," ucap Masinton.
Karena itu Masinton menyarankan pada Kementerian LHK untuk serius dalam mengajukan banding, kalau tidak dan datanya juga lemah, pasti kalah dan ini memalukan.
Sebelumnya pimpinan Komisi IV DPR yang membidangi kehutanan dan pertanian dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo menilai, apa yang dilakukan hakim berdasarkan data-data yang ada.
"Kalau putusannya PT BMH yang dimenangkan, karena bukti gugatan Kementerian LKH sangat lemah," tambahnya.
(Baca juga: Firman Subagyo Minta Publik dan Pemerintah Evaluasi UU Kehutanan)
Karena itu Firman Subagyo mengimbau masyarakat, LSM dan mereka yang tak puas dengan hasil putusan itu, jangan tendensius pada hakim.
“Lihat masalahnya secara menyeluruh,” tambahnya.
Menyangkut regulasi dan Undang-undang (UU) tentang Kehutanan, menurut Firman Subagyo, banyak yang harus diperbaiki atau direvisi.
"Karena itu Pemerintah harus mau dan serius membahas revisi UU," kata Firman yang juga pemimpin Baleg DPR ini.
Pilihan:
Amien Rais Sebut Ada Menteri Lebih Superior dari Jokowi
(maf)
Explore More