KPK Dinilai Takut Usut Surya Paloh dan HM Prasetyo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lambat dalam menangani kasus dana bantuan sosial (bansos) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Bahkan, KPK dinilai tidak berani untuk memeriksa sejumlah pihak yang diduga terkait dalam kasus tesebut.

Koordinator aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (Amuk), Ode Kardi menuding, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlibat dalam kasus dana bansos tersebut.

"Namun hari ini komitmen dari Pemimpin KPK yang baru ini seakan-akan mencerminkan ketakutan serta ketidakberanian dalam memerangi para koruptor di negeri ini," ujar Ode dalam orasinya di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Menurutnya, Pemimpin KPK yang baru terkesan tebang pilih dalam menangani kasus dugaan suap pengamanan dana bansos. Padahal, kata dia, berdasarkan fakta persidangan terungkap dugaan peran Surya Paloh dan HM Prasetyo dalam kasus tersebut.

Dia mengungkapkan, Surya Paloh dan HM Prasetyo diduga memiliki peran penting dalam kasus tersebut. Dia menyebut, Surya Paloh diduga telah meminta jatah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemprov Sumut.

Sementara HM Prasetyo diduga mengetahui rencana pemberian uang sekitar USD20 ribu yang dipersiapkan untuknya. "Sementara HM Prasetyo diduga akan diberikan fee sebesar 20 ribu USD dalam kasus dana Bansos ini," jelasnya.

Baca: KPK Sebut Pemanggilan Paloh-Prasetyo Tergantung Fakta Persidangan.

Jaksa Agung Merasa Difitnah Terkait Dana Bansos.