KPK Perlu Benahi Organisasi dan Arah Pemberantasan Korupsi
Minggu, 03 Januari 2016 - 13:12 WIB
KPK Perlu Benahi Organisasi dan Arah Pemberantasan Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 dinilai perlu membenahi organisasi dan arah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal itu dikatakan mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi. Menurut Adhie, dua faktor itu penting dilakukan KPK.
"Pertama, membenahi organisasi, terutama mengganti atau menukar para penyidik yang kasusnya mengalami stagnasi, seperti kasus Bank Century dan suap di SKK Migas," ujar Adhie kepada Sindonews, Minggu (3/1/2016).
Kedua lanjut Adhie yang juga sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, Agus Rahardjo Cs juga perlu melakukan reorientasi pemberantasan korupsi, dari mengejar kuantitas menjadi meningkatkan kualitas.
Diketahui, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhamad Syarif, telah resmi menjabat pemimpin KPK periode 2015-2019.
Adapun Agus Rahardjo selaku Ketua KPK. Mereka telah diambil sumpahnya di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Desember 2015 siang.
Pilihan:
Yusril: Golkar Tak Perlu Gelar Munas
Hal itu dikatakan mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi. Menurut Adhie, dua faktor itu penting dilakukan KPK.
"Pertama, membenahi organisasi, terutama mengganti atau menukar para penyidik yang kasusnya mengalami stagnasi, seperti kasus Bank Century dan suap di SKK Migas," ujar Adhie kepada Sindonews, Minggu (3/1/2016).
Kedua lanjut Adhie yang juga sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, Agus Rahardjo Cs juga perlu melakukan reorientasi pemberantasan korupsi, dari mengejar kuantitas menjadi meningkatkan kualitas.
Diketahui, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhamad Syarif, telah resmi menjabat pemimpin KPK periode 2015-2019.
Adapun Agus Rahardjo selaku Ketua KPK. Mereka telah diambil sumpahnya di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Desember 2015 siang.
Pilihan:
Yusril: Golkar Tak Perlu Gelar Munas
(maf)
